Tok, DPR Sahkan Undang-Undang Minerba

Suasana rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU.

Hal tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 hari ini, Selasa (18/2).

Dalam Rapat Paripuurna tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan poin-poin perubahan RUU Minerba dari UU sebelumnya.

Kemudian, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin Rapat Paripurna tersebut meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut.

"Berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" kata Adies.

Seluruh anggota DPR yang hadir di Rapat Paripurna serentak mengatakan setuju, dilanjutkan dengan ketuk palu oleh Adies Kadir.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang menjadi usul insiatif DPR ini sebelumnya sudah rampung dibahas dalam beberapa rapat panitia kerja (panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR.

DIM RUU Minerba dibahas secara intensif pada 12-15 Februari 2025 dalam rapat panitia kerja (panja) RUU Minerba secara tertutup. Kemudian pada 17 Februari 2025, RUU tersebut disempurnakan dan Baleg DPR mengambil keputusan terkait kelanjutan pembahasan tingkat kedua.

Adapun salah satu isi perubahan RUU Minerba tersebut yakni pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara secara prioritas kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Kemudian, pemberian WIUP batu bara kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangab, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha ormas keagamaan dengan cara lelang dan pemberian prioritas.