Tok! DPR Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Investasi Jadi Rp 1,3 T Tahun Depan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Anggaran Kementerian Investasi tahun depan disepakati Komisi VI DPR RI untuk ditambah Rp 608 miliar. Artinya, pada tahun 2022 anggaran Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu mencapai Rp 1,3 triliun, dengan tambahan anggaran Rp 711 miliar yang diusulkan sebelumnya.

"Komisi VI DPR RI mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 608.500.000.000," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, Selasa (8/6).

Dalam paparan hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dirincikan anggaran Rp 711 miliar terbagi untuk dukungan manajemen sebesar Rp 300,9 miliar, dan Rp 410 program penanaman modal. Sementara untuk pengajuan usulan sebesar Rp 608 miliar masih dalam usulan.

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Masih dalam paparan kesimpulan, Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI.

Dalam paparan awal Bahlil juga sempat mencurahkan isi hatinya di depan pimpinan Komisi VI DPR RI saat memberikan paparan karena anggaran yang dikurangi.

“Jadi ini masih badan itu anggaran kita tinggi. Tapi begitu naik kementerian anggarannya diturunkan. Saya juga bingung tapi itu lah memang nasib sebagai abdi negara ya begini. Tapi ya mau ke mana lagi tempat kita bercurhat kalau tidak ke pimpinan,” keluhnya.

Bahkan, Bahlil mengaku mengisi hari-harinya dengan berzikir dan berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani mengabulkan usulannya.

“Besar harapan kami dan doa zikir serta pergumulan dari seluruh pimpinan dan para pejabat maupun karyawan di Kementerian investasi. surat ini kiranya dapat dipahami dan dapat diperjuangkan oleh pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi VI,” katanya.