Tolak Kenaikan BBM, Buruh Bakal Aksi Besar-besaran 6 September

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah siang ini (3/9). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Subsidi upah itu, kata dia, tidak akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnyaa.

Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.

Aksi Akan Dilakukan Serentak di 33 Provinsi

Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR an Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," tegasnya.

Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak UU Cipta Kerja, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.

Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina:

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 35 data

WILAYAH	PERTALITE	PERTAMAX	SOLAR JBT
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	10.000	14.500	6.800
Prov. Sumatera Utara	10.000	14.850	6.800
Prov. Sumatera Barat	10.000	14.850	6.800
Prov. Riau	10.000	15.200	6.800
Prov. Kepulauan Riau	10.000	15.200	6.800
Kodya Batam (FTZ)	10.000	15.200	6.800
Prov. Jambi	10.000	14.850	6.800
Prov. Bengkulu	10.000	15.200	6.800
Prov. Sumatera Selatan	10.000	14.850	6.800
Prov. Bangka-Belitung	10.000	14.850	6.800

Table Embed

Menampilkan 10 data dari 35 data

WILAYAH	PERTAMAX TURBO	DEXLITE	PERTAMINA DEX	SOLAR NPSO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	15.900	17.100	17.400	-
Prov. Sumatera Utara	16.250	17.450	17.750	-
Prov. Sumatera Barat	16.250	17.450	17.750	-
Prov. Riau	16.600	17.800	18.100	-
Prov. Kepulauan Riau	16.600	17.800	18.100	-
Kodya Batam (FTZ)	16.600	17.800	18.100	-
Prov. Jambi	16.250	17.450	17.750	-
Prov. Bengkulu	16.600	17.800	18.100	-
Prov. Sumatera Selatan	16.250	17.450	17.750	-
Prov. Bangka-Belitung	16.250	17.450	17.750	-