Tolak Kenaikan Harga BBM, Serikat Buruh Gelar Demo Pada Awal September 2022

Presiden KSPI Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Partai Buruh bersama dengan Serikat Buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada awal September 2022. Ini diucapkan oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi persnya hari ini, Selasa (23/8).

Rencana demonstrasi ini didorong oleh dua sikap atas penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penolakan terhadap pembahasan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Said mengatakan bilamana harga BBM dipaksa naik dalam waktu dekat dan UUCK akan tetap dibahas oleh pemerintah maka Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menjanjikan demonstrasi dan pemogokan besar-besaran pada awal September 2022 mendatang.

“Partai buruh akan menyiapkan pemogokan besar-besaran dan akan diawali demonstrasi penolakan BBM, dan omnibus law. Demonstrasi akan dilakukan pada awal September 2022 serempak di 34 provinsi 440 kabupaten kota," katanya.

Menurut Said penolakan tersebut dilakukan karena kebijakan atas kenaikan harga BBM dan gas, kemudian UUCK hanya menguntungkan segelintir orang kaya.

Adapun, dirinya juga menjanjikan akan ada pemogokan stop produksi dan pemogokan secara umum atau mogok nasional jika kebijakan tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah

“Ini karena upah kami tahun depan naiknya hanya 1 persen. inflasi 4,9 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,4 persen itu udah 11,3 persen enggak ada negara seperti ini akal sehatnya. Terus BBM dinaikan mengakibatkan inflasi naik lagi sekitar 6,5 persen, negara jahat sekali kepada rakyat,” ungkapnya.

Kemudian Said pun mengungkapkan bahwa nantinya dalam aksi pemogokan tersebut akan melibatkan sekitar 5 juta orang yang akan diorganisir oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh.

“Pemogokan umum akan dipersiapkan kalau pemerintah dan DPR memaksakan kehendak harga BBM, upah tidak naik daya beli terukur, mengabaikan hak-hak rakyat kecil, omnibus law tetap dibahas maka akan dilakukan pemogokan. Ini melibatkan 5 juta orang dalam pemogokan yang akan diorganisir oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh,” pungkasnya.