Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
“Ternyata antreannya besar sudah Rp 58,5 triliun. Tapi kalau dibandingkan total belanja produk dalam negeri sebenarnya masih relatif rendah. Masih 5,2 persen dari total belanja BUMN,” kata Loto dalam acara kumparan The Economics Insights 2025 di The Westin, Jakarta Selatan pada Rabu (19/2).
Menurut Loto, angka tersebut masih kecil dibanding belanja BUMN di tahun 2024 yang ada di angka Rp 1.127 triliun untuk produk dalam negeri.
Saat ini Loto mengungkap BUMN sudah memiliki platform Pasar Digital UMKM PaDi. Pada platform yang sudah diluncurkan sejak 2020 tersebut, lebih dari 54 ribu UMKM dengan 1,9 juta produk listing yang terdaftar.
Selain itu, platform sudah ada 90 BUMN maupun anak BUMN yang melibatkan sekitar 12 ribu buyer group.
ADVERTISEMENT
“Jadi artinya sebenarnya kita bisa memonitor siapa saja buyer group yang sudah mendaftarkan yang tidak belanja. Sehingga kita bisa tegur mereka kenapa kamu (BUMN) tidak belanja di daerah-daerah yang mereka sudah didaftarkan,” ujarnya.
Maka dari itu menurutnya masih ada ruang bagi Kementerian/lembaga, BUMN dan swasta untuk melakukan belanja produk UMKM. Ia juga menjelaskan dalam Undang-Undang Cipta Karya Kementerian Lembaga terdapat aturan untuk sekurang-kurangnya sampai 40 persen kepada usaha mikro kecil.
“Kalau semuanya ini sejahtera, berarti kan negara kita sejahtera bersama dan akan memberi impak bersama, bukan hanya memberikan impact positif kepada pemerintah tapi juga positif kepada swasta, karena daya beli akan juga meningkat,” kata Loto.