Transaksi BUMN di PaDi UMKM Ditargetkan Tembus Rp 50 Triliun di 2024

Fitur Baru di PaDi UMKM. Foto: Dok. Telkom

Kementerian BUMN menargetkan transaksi perusahaan pelat merah di platform Pasar Digital (PaDi) UMKM bisa menembus di atas Rp 50 triliun tahun ini.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, mengatakan target tersebut melampaui realisasi transaksi di tahun 2023 sebesar Rp 44 triliun.

"Untuk 2024 (target transaksi BUMN di PaDi UMKM) di atas Rp 50 triliun," ungkapnya saat konferensi pers PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024, Kamis (11/7).

Lotto menuturkan, jual beli produk UMKM di platform tersebut sudah dimudahkan dengan fitur Pre-Order (PO) Financing. Fitur itu merupakan solusi bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha hingga Rp 2 miliar dengan masa tenor 7-90 hari.

Fitur tersebut, kata dia, merupakan amanat UU Cipta Kerja (CK) sejak tahun 2021 untuk mendorong belanja kepada produk UMKM dan menyediakan pembiayaan yang akan berlaku mulai tahun ini.

Aplikasi UMKM yang diluncurkan Kementerian BUMN, PaDi. Foto: Dok. MIND ID

"PaDi UMKM awalnya sudah ada sebenarnya invoice financing, saya sosialisasikan kepada UMKM tapi feedback yang didapat oleh UMKM sebenarnya berharap PO Financing, akhirnya terus didorong supaya ini terwujud," pungkas Lotto.

Kehadiran fitur PO Financing merupakan hasil kolaborasi PaDi UMKM dengan Investree, salah satu platform fintech-marketplace lending ternama di Indonesia.

Sebagai marketplace business to business (B2B) unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital (Leap) berupaya mengakomodasi permintaan dan kebutuhan pendanaan UMKM di Indonesia.

Pasalnya, lembaga konsultan EY Parthenon Indonesia memproyeksikan total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional pada 2026 akan mencapai Rp 4.300 triliun. Fitur PO Financing menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman produktif hanya dengan dokumen pre-order aktif.