Trenggono Buka Suara soal Ekspor Udang ke AS Merosot Imbas Tuduhan Antidumping

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menanggapi turunnya ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sebesar hampir 16 persen pada Januari-Juni 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Trenggono mengatakan hal itu berkaitan erat dengan tuduhan antidumping oleh AS yang dilayangkan pada Oktober 2023 lalu.

“Kan itu karena kita kena masalah tuduhan dumping, sekarang lagi ditangani, kan kita kena (margin) 6,3 persen ya untuk dumping,” kata Trenggono saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Trenggono tidak menampik permasalahan di hilir ini akan bermasalah pada produksi udang di Tanah Air. “Karena ini kan dampaknya ke hulu, jadi kalau memang di marketnya ada masalah, pasti di hulunya akan persoalkan,” ujar Trenggono.

Kendati demikian, Trenggono memastikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menangani masalah ini, salah satunya dengan upaya melalui jalan diplomasi.

“Kita akan kerjakan terus, kita sedang diplomasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa kita jalankan. Kita akan tangani dengan baik, kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu tidak terjadi. Doain saja,” tutur Trenggono.

Ekspor udang Indonesia ke AS yang menurun itu menyebabkan ekspor udang Indonesia ke pasar global secara keseluruhan pada Januari hingga Juni 2024 turut berkurang 13,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Penurunan ekspor terjadi di pasar AS (Januari-Juni 2024) itu adalah 15,8 persen yang merupakan pasar utama udang Indonesia atau angka sharing-nya 63 persen dari total ekspor udang Indonesia,” jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo dikutip dari laman YouTube KKP, Rabu (4/9).

Mengutip Antara, Budi sebelumnya membeberkan Indonesia menghadapi tuduhan antidumping dan countervailing duties terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS. Tuduhan ini dikirim dalam petisi dari American Shrimp Processors Associaton (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Tuduhan CVD (countervailing duties) tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, tetapi juga Vietnam, Ekuador, dan India. Sementara tuduhan AD (antidumping) ditujukan kepada Indonesia dan Ekuador.

Periode investigasi untuk tuduhan dumping dilakukan dengan menyelidiki data perdagangan 1 Januari 2022-Desember 2022. Sedangkan untuk tuduhan CVD dengan menginvestigasi data perdagangan periode 1 September 2022-31 Agustus 2023.

Komoditas yang diselidiki adalah udang beku hasil budi daya (produk utuh atau tanpa kepala dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, dan diproses dalam bentuk beku).

Dua pelaku usaha atau eksportir Indonesia sebagai mandatory responden yakni PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT First Marine Seafood (FMS) kemudian dipilih Departemen Perdagangan AS (U.S. Department of Commerce) dalam penyelidikan ini.

Indonesia kemudian terbukti tidak melakukan subsidi dalam hasil keputusan sementara terkait dengan penyelidikan AD dan CVD yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS, pada 25 Maret 2024.

Terkait dengan penyelidikan AD, pada 23 Mei 2024 Departemen Perdagangan AS menerbitkan hasil keputusan sementara yang menyatakan bahwa margin dumping FMS sebesar 6,3 persen. Berdasarkan regulasi AS, FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya akan dikenakan tarif bea masuk AD 6,3 persen.