Trump: China Boleh Beli Minyak Iran, tapi Lebih Baik Beli dari AS
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarPresiden Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa China kini dapat melanjutkan pembelian minyak dari Iran setelah adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran.
Namun, Gedung Putih segera mengklarifikasi bahwa pernyataan itu bukan berarti AS melonggarkan sanksi terhadap Iran.
"China kini dapat terus membeli minyak dari Iran. Mudah-mudahan, mereka juga akan membeli banyak minyak dari AS," tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social, hanya beberapa hari setelah ia memerintahkan serangan udara terhadap tiga lokasi nuklir Iran.
Mengutip Reuters Rabu (25/6), seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Trump menyoroti fakta bahwa Iran belum menutup Selat Hormuz, jalur penting pengiriman minyak dunia.
Penutupan jalur ini dinilai akan merugikan China, yang merupakan importir minyak Iran terbesar di dunia.
"Presiden terus menghimbau Tiongkok dan semua negara untuk mengimpor minyak canggih kami daripada mengimpor minyak Iran yang melanggar sanksi AS," kata pejabat tersebut kepada Reuters.
Pernyataan Trump muncul tak lama setelah pengumuman gencatan senjata dan memberikan tekanan tambahan pada pasar minyak. Harga minyak langsung turun hampir 6 persen setelah komentar tersebut.
Apabila benar ada pelonggaran penegakan sanksi, hal ini menandai pergeseran kebijakan Trump. Padahal, pada Februari lalu, ia menyatakan akan kembali menerapkan kebijakan tekanan maksimum untuk menekan ekspor minyak Iran hingga nol, menyusul kekhawatiran terhadap program nuklir dan dukungan Teheran terhadap kelompok militan di Timur Tengah.
Selama masa jabatannya, Trump telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap kilang minyak skala kecil (teapot) dan operator terminal pelabuhan independen milik China yang terlibat dalam pembelian minyak Iran.
"Lampu hijau yang diberikan Presiden Trump kepada China untuk terus membeli minyak Iran mencerminkan kembalinya standar penegakan hukum yang longgar," ujar Scott Modell, mantan perwira CIA yang kini memimpin firma energi Rapidan Energy Group.
Trump secara hukum memang memiliki kewenangan untuk menangguhkan atau mencabut sanksi melalui perintah eksekutif atau mandat yang diberikan oleh undang-undang.
Namun menurut Modell, kecil kemungkinan Trump akan mencabut sanksi dalam waktu dekat, mengingat AS dan Iran bersiap untuk kembali ke meja perundingan nuklir.
Jeremy Paner, mitra di firma hukum Hughes Hubbard & Reed, menambahkan bahwa penangguhan sanksi terhadap Iran akan membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Departemen Keuangan perlu mengeluarkan izin, sementara Departemen Luar Negeri harus menerbitkan keringanan dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kongres.
Respon China dan Sikap Sekutu AS
China selama ini konsisten menolak sanksi sepihak dari AS, yang disebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Trump.
Langkah ini juga berisiko memicu ketegangan dengan Arab Saudi, sekutu utama AS dan pengekspor minyak terbesar dunia.
Menurut Modell, kebijakan Trump tahun ini belum menunjukkan efek yang signifikan, meskipun telah menerapkan sanksi terhadap perusahaan dagang dan terminal milik China.
Trump telah menunjukkan Glock tahun ini dengan sanksi terhadap perusahaan perdagangan dan terminal Tiongkok, tetapi hasilnya jauh lebih berupa tekanan minimum daripada maksimum, kata Modell.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menegaskan bahwa pemerintahan Trump fokus menjalankan arah kebijakan Presiden.
"Namun yang jelas kami fokus untuk memastikan bahwa arahan dari Presiden Trump menang dan menggerakkan pemerintahan ini maju, jadi kita harus menunggu dan melihat seperti apa nantinya," ujar Bruce.