Tugas Baru Prabowo Subianto, Antara Urus Pertahanan dan Pertanian

Presiden Jokowi bersama rombongan termasuk Menhan Prabowo Subianto bertolak menuju Kalteng. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memberikan tugas baru ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, untuk mengurus lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

Tak lama setelah mengumumkan tugas baru itu, keduanya langsung bertolak ke Kalimantan Tengah didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan pejabat tinggi lainnya pada Kamis (9/7).

Jokowi mengatakan, pembangunan lumbung pangan atau food estate ini perlu dilakukan karena adanya potensi krisis pangan, dampak dari pandemi virus corona seperti yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penunjukan Prabowo Subianto, katanya, karena mantan rivalnya di ajang pemilihan calon presiden RI ini punya kemampuan.

"Karena menyangkut cadangan strategis pangan, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PUPR," ujar Jokowi di Kalimantan Tengah.

Dengan tugas barunya ini, Prabowo harus bekerja di dua kaki: mengurusi pertahanan dan pertanian. Apa saja tugas Prabowo dalam membangun lumbung pangan nasional? Mampukah?

Prabowo Subianto Harus Mengubah 700 Ribu Hektar Lahan Jadi Lumbung Pangan

Dalam proyek ini, lahan yang harus diubah menjadi lumbung pangan seluas 700 ribu hektar. Sayangnya, Jokowi belum merinci jenis tanaman atau perkebunan yang akan dibangun.

Selain menugaskan Prabowo, Presiden Jokowi ternyata memberi tugas serupa ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pengembangan food estate di Kabupaten Pulang Pisang dan Kapuas, Kalteng.

Kemenhan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN akan berkolaborasi untuk membangun lumbung pangan seluas 700 ribu hektar.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi Targetkan 30.000 Hektar Lahan Jadi Lumbung Pangan Tahun Ini

Dalam kunjungannya ke lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Jokowi mengatakan khusus untuk Pulau Pisang, dia menargetkan 30 ribu hektar lahan bisa segera beralih jadi lumbung pangan nasional di tahun 2020.

Program tersebut bakal langsung dikebut dengan target irigasi rampung dalam dua pekan. Artinya, Prabowo harus langsung gerak mengubah 30 hektar lahan tersebut agar produktif.

"Kemudian berikutnya akan dalam satu setengah tahun sampai maksimal dua tahun, akan ditambah lagi 148.000 Ha. Baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas," kata Jokowi.

Pertanian Bukan Hal Asing Bagi Prabowo Subianto

Sebelum menjabat Menhan, sektor pertanian dan perkebunan bukanlah hal asing bagi Prabowo. Usai berhenti dari militer pada tahun 1998, Prabowo Subianto aktif berbisnis.

Sektor yang disasar Prabowo di antaranya pertanian hingga perkebunan seperti produksi minyak kelapa sawit. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004 hingga 2015.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi sejumlah Menteri meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalteng. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Pro dan Kontra

Keputusan Presiden Jokowi ini menuai kontroversi. Anggota komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal, mengaku bingung mengapa pengelolaan ketahanan pangan diberikan kepada Kemenhan, bukan Kementan yang berwenang mengurusi pangan.

Kementan dipandang memiliki sumberdaya manusia yang lebih tepat untuk pengembangan lumbung pangan nasional di Kalteng.

"Yang punya SDM bidang pertanian kan Kementan. Sehingga kalau Kemenhan yang diberikan tugas, tentu agak sulit dipahami," kata Andi saat dihubungi kumparan, Rabu (8/7).

Namun, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, pemberian tanggung jawab sektor pangan kepada Menhan sah-sah saja. Hanya saja ia mengingatkan Prabowo harus menghindari adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas tersebut dengan jabatannya saat ini sebagai Menhan.

Dave menilai pelibatan TNI dalam program food estate cukup tepat karena TNI dinilai memang punya pengalaman baik di lapangan terutama terkait pengelolaan lahan. Selain itu, TNI juga memiliki personel dengan jumlah besar yang tak dimiliki Kementan.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut penunjukan Prabowo menggarap program lumbung pangan nasional bukan bagian dari deal pascapilpres.

Dasco mengatakan, penunjukan Prabowo itu berkaitan dengan konsep ketahanan pangan yang pernah ditawarkan Prabowo ke Jokowi sebelum menjadi menteri.

"Kalau kemudian ada pertanyaan apakah itu termasuk deal, kemarin itu kita tidak ada deal. Tapi kita menawarkan konsep memperkuat pertahanan, ketahanan pangan ketahanan energi dan beberapa lagi," kata Dasco.

Dasco menjelaskan, penunjukan Prabowo juga karena ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara. Dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Prabowo sebagai Menhan.

Menurutnya, program lumbung pangan nasional merupakan bagian dari cadangan logistik strategis dan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, diharapkan Indonesia bisa berdaulat secara pangan dan tidak tergantung dari negara lain.