Tukin Pegawai DPR Naik, Diteken Tiga Hari Sebelum Jokowi Lengser

Presiden ke-7 Joko Widodo berjabat tangan dengan sejumlah Meteri Kabinet Indonesia Maju di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden Jokowi meneken regulasi kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai DPR RI pada Jumat (18/10) atau 3 hari jelang lengser di Minggu (20/10).

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam Perpres itu disebutkan, pada pasal 2 ayat 1 yaitu Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Adapun isi pasal 2 ayat 2 berbunyi Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sementara itu, untuk pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan kinerja tersebut diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku. Peraturan Presiden ini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Presiden RI Joko Widodo.

Perpes ini merupakan pembaruan dari Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berikut ini Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan kelas jabatan.

Non Grade: Rp 41.550.000 naik 57,84 persen

Kelas Jabatan 17: Rp 41.550.000 naik 57,84 persen

Kelas Jabatan 16: Rp 32.540.000 naik 57,24 persen

Kelas Jabatan 15: Rp 24.100.000 naik 63,71 persen

Kelas Jabatan 14: Rp 21.330.000 naik 82,78 persen

Kelas Jabatan 13: Rp 13.670.000 naik 59,66 persen

Kelas Jabatan 12: Rp 12.370.000 naik 70,13 persen

Kelas Jabatan 11: Rp 10.974.000 naik 111,73 persen

Kelas Jabatan 10: Rp 8.458.000 naik 85,85 persen

Kelas Jabatan 9: Rp 7.474.000 naik 97,67 persen

Kelas Jabatan 8: Rp 6.349.000 naik 91,29 persen

Kelas Jabatan 7: Rp 5.079.000 naik 73,46 persen

Kelas Jabatan 6: Rp 4.837.000 naik 79,02 persen

Kelas Jabatan 5: Rp 4.607.000 naik 84,80 persen

Kelas Jabatan 4: Rp 4.179.000 naik 56,23 persen

Kelas Jabatan 3: Rp 3.980.000 naik 79,60 persen

Kelas Jabatan 2: Rp 3.154.000 naik 50,98 persen

Kelas Jabatan 1: Rp 2.575.000 naik 30,84 persen