Tunjangan Kinerja Mendikti 150 Persen dari Jabatan Tertinggi, Total Rp 49 Juta

kumparanBISNIS

14 April 2025 11:43 WIB

waktu baca 3 menit

Ilustrasi Gedung Kemendiktisaintek. Foto: Dok. Kemendiktisaintek

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam aturan yang diteken pada 27 Maret 2025 itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari kelas jabatan tertinggi di lingkungan kementerian tersebut.

“Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres tersebut.

Tunjangan kinerja tertinggi, yaitu kelas jabatan 17, ditetapkan senilai Rp 33.240.000 per bulan. Artinya, Mendiktisaintek Brian Yuliarto akan menerima sekitar Rp 49.860.000 setiap bulan. Sementara Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan dan Stella Christie mendapatkan 90 persen dari jumlah tersebut, atau sekitar Rp 44.874.000 per bulan.

“Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” tulis Pasal 5 ayat (2).

Pemberian tunjangan kinerja ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. “Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan tunjangan kinerja yang telah diterima,” tertulis dalam Pasal 4.

Selain mengatur soal besaran, beleid ini juga mempertegas bahwa tunjangan diberikan berdasarkan capaian kinerja. “Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (2).

Namun, tidak semua pegawai berhak mendapatkan tunjangan ini. Terdapat enam kategori yang dikecualikan dari pemberian tunjangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7. Antara lain pegawai tanpa jabatan tertentu, pegawai yang cuti di luar tanggungan negara, hingga pegawai pada badan layanan umum atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

Mendiktisaintek Brian Yuliarto memberikan sambutan pada acara silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dengan Rektor serta Pimpinan PTN dan PTS di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Selain itu, pegawai yang menerima tunjangan profesi sebagai pejabat fungsional juga akan disesuaikan dengan selisih nilai tukin. “Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya,” sebut Pasal 9 ayat (2).

Perpres ini juga memuat rincian lengkap tunjangan kinerja untuk setiap kelas jabatan, sebagai berikut:

Kelas 17: Rp 33.240.000

Kelas 16: Rp 27.577.500

Kelas 15: Rp 19.280.000

Kelas 14: Rp 17.064.000

Kelas 13: Rp 10.936.000

Kelas 12: Rp 9.896.000

Kelas 11: Rp 8.757.600

Kelas 10: Rp 5.979.200

Kelas 9: Rp 5.079.200

Kelas 8: Rp 4.595.150

Kelas 7: Rp 3.915.950