Tutup Ekspor Nikel, Indonesia Mau Kembangkan Baterai Mobil Listrik

Pemerintah resmi menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang memperbolehkan ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen hingga 2022.
Keputusan pemerintah ini disambut baik Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I). Pendiri AP3I Jonatan Handojo mengatakan, smelter-smelter di dalam negeri sudah bisa mengolah nikel berkadar rendah. Menurut data AP3I, di dalam negeri sudah ada 15 smelter nikel yang beroperasi.
"Sekarang yang sudah siap 15 smelter nikel. Nikel kadar rendah sudah bisa diolah oleh smelter yang (teknologinya) blast furnace. Bahkan bisa mengolah sampai nikel yang kadarnya hanya 1,2 persen. Kalau smelter yang electric furnace, memang harus bijih nikel dengan kadar di atas 1,8 persen," ujar Handojo kepada kumparan, Selasa (3/9).
Ia menuturkan, bijih nikel berkadar rendah adalah bahan baku penting baterai lithium untuk mobil listrik. Harganya sangat mahal. Dengan pelarangan ekspor nikel, sangat terbuka peluang bagi Indonesia masuk ke industri baterai mobil listrik.
"Dari komponen mobil listrik, yang paling mahal adalah baterainya. Mobil Tesla harganya Rp 2 miliar, itu Rp 700 juta adalah baterainya. Bijih nikel kadar rendah itu bisa jadi bahan baku baterai mobil listrik Tesla, yaitu nickel metal hydride. Nickel metal hydride itu 70 persennya nikel, kobalt. Siapa yang tidak tertarik?" Handojo mengungkapkan.
Sekitar 44 persen cadangan nikel dunia, menurut Handojo, ada di Indonesia. Maka sudah seharusnya Indonesia memanfaatkan keunggulan itu untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. "Nikel itu paling banyak ada di Indonesia," tegasnya.
Selama keran ekspor bijih nikel kadar rendah dibuka pada 2017 sampai sekarang, katanya, smelter-smelter di dalam negeri jadi kekurangan pasokan bahan baku. Namun, Handojo belum dapat memastikan apakah 15 smelter yang sudah beroperasi bisa menyerap seluruh produksi bijih nikel di dalam negeri.
"Selama ini banyak yang lebih suka mengapalkan nikel ke luar negeri, langsung terima dolar. Pasokan untuk smelter di dalam negeri memang kurang. Tapi kita belum bisa hitung kapasitas smelter di dalam negeri karena datanya tidak terbuka," ujarnya.
Soal harga jual nikel ke smelter di dalam negeri yang dinilai terlalu murah oleh penambang, Handojo mengusulkan agar pemerintah membenahi Harga Mineral Acuan (HMA). HMA sulit dijadikan patokan karena kurang mengikuti perkembangan harga nikel di pasar dunia. Karena itu, pemerintah harus membuat HMA lebih update.
"Harga nikel di London Metal Exchange (LME) berubah 3 kali per hari. HMA baru berubah 1 bulan. Enggak mungkin harga nikel flat terus sampai 1 minggu atau lebih," tutupnya.
