Kumparan Logo

Uji Coba Awal 2027, Bansos Buat 50 Juta Orang Disalurkan Lewat Rekening

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Thamrin, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Thamrin, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan pemerintah akan mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui rekening bank pada kuartal I 2027.

Pemberian bansos langsung melalui rekening bank menjadi bagian dari rencana digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Sebelum pelaksanaan, pemerintah akan memanfaatkan sisa waktu 2026 untuk merapikan data penerima bansos agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Kalau didistribusikan kita uji coba nanti pada kuartal 1 tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” kata Luhut di Kantor DEN, Kamis (10/9).

Luhut mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat dalam kategori desil 1-4 menjadi penerima manfaat dalam skema tersebut.

Ilustrasi bansos. Foto: Ani Fathudin/Shutterstock

“Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta, ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya, nanti saya kira fiskal,” ujarnya.

Menurut Luhut, digitalisasi bansos juga ditujukan untuk mengurangi kesalahan dalam pendataan penerima bantuan, baik inclusion error maupun exclusion error. Dengan perbaikan data, masyarakat yang seharusnya menerima bansos tetapi belum terdata dapat dimasukkan, sementara penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria dapat dikeluarkan.

Pemerintah juga sepakat untuk tidak lagi menggunakan skema transfer tunai dalam penyaluran bansos. Penyaluran akan dilakukan secara non-tunai melalui sistem perbankan untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi korupsi.

“Kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi. Jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok, ya duitnya tidak bisa lagi dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya,” jelas Luhut.

Digitalisasi Perlinsos Ditargetkan Mulai Oktober 2026

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kelima kiri) memimpin RTM bersama Menkomdigi Meutya Hafid (keempat kiri) dan Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi (kiri) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Sebelum uji coba penyaluran bansos melalui rekening pada 2027, pemerintah menargetkan sistem digitalisasi perlinsos mulai di-roll out pada minggu ketiga Oktober 2026.

Luhut berharap pada tahap tersebut sekitar 80 persen proses persiapan sudah selesai. Namun, ia mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait pengelompokan data berdasarkan desil.

“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” kata Luhut.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menambahkan, sekitar 50 juta masyarakat nantinya berpotensi mengakses portal digitalisasi bansos.

Karena itu, pemerintah juga akan melakukan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu melayani jumlah pengguna yang besar sekaligus menjaga keamanan data.

Selain itu, disiapkan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang menemukan kesalahan dalam data penerima bansos. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan perbaikan data secara bertahap.

“Secara sistem, mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki. Mudah-mudahan, Oktober data sudah bisa jauh lebih siap. Sistem, infrastruktur sudah lebih siap. Dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data,” kata Meutya.