UMKM yang Go Online Masih Minim, Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah?

Pekerja membuat ukulele di galeri Mahardika Instrument, Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (2/7). Asosiasi UMKM Indonesia mencatat, jumlah eksportir produk UMKM di Indonesia hanya mencapai angka lima persen yang diakibatkan oleh biaya untuk mengekspor yang cenderung mahal. Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Pemerintah terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa bertransaksi secara online. Namun kebanyakan pelaku UMKM justru belum mampu memaksimalkan peluang dan potensi untuk mengembangkan usahanya.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun, mengatakan pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong UMKM go online, di antaranya menyediakan laman gratis bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pembebasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.

"Pemerintah bisa menyediakan web gratis bagi UMKM. Selanjutnya kalau pemerintah memang menyuruh go online, maka jangan dikenakan pajak," ujar Ikhsan kepada kumparan, Rabu (13/2).

Dia mencatat hingga akhir tahun lalu, pelaku usaha mikro di Indonesia sebesar 5,91 juta pelaku usaha, kecil sebesar 59.260 pelaku usaha, dan menengah sebesar 4.987 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 5 persen yang sudah go online.

Gerakan dorong UMKM Online. Foto: Bianda Ludwianto/kumparan

Pengamat Ekonomi Digital, Yudi Candra, menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di Indonesia belum banyak yang bertransformasi menjadi usaha online. Faktor tersebut di antaranya permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan akses pasar.

"Selain modal, UMKM kita terkendala masalah jaringan pasar. Itulah pentingnya UMKM melek media supaya mampu merambah pasar lebih luas,” kata dia.

Yudi menuturkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa memanfaatkan kemudahan promosi, seperti di media sosial. Menurut dia, hal tersebut karena minimnya pendampingan dari pemerintah mengenai pemahaman tentang digitalisasi dan potensi media sosial sebagai sarana promosi.

“Masih banyak sekali pelaku usaha yang belum membuat medsos, bahkan tidak sedikit pula yang sudah punya hanya saja tidak bisa mengoperasikan karena dibuatkan orang. Lantas bagaimana mereka bisa mempromosikan produknya kalau tidak punya akun atau tidak mengoperasikan medsos?," paparnya.

Untuk itu, pemerintah diharapkan mulai memberikan perhatian lebih terhadap UMKM guna mendongkrak ekonomi nasional dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luas.

"UMKM kita itu sudah lama berjalan secara liar, meski ada pendampingan tidak maksimal,” tambahnya.