UMP 2025 Naik 6,5 Persen, tapi PHK Diproyeksi Makin Banyak

Ilustrasi Buruh Pabrik. Foto: Algi Febri Sugita/Shutterstock

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar memperkirakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terus meningkat di tahun depan. Padahal, Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun depan naik 6,5 persen.

Sektor yang paling terancam terjadinya PHK yaitu industri padat karya dan padat modal. Timboel mengatakan, sektor padat modal bisa lebih memanfaatkan teknologi yang lebih efisien ketimbang tenaga kerja. Hal inilah yang membuat potensi PHK muncul.

“Jadi sektor-sektor lain yang non-padat karya juga seperti kemajuan teknologi, itu juga yang akhirnya menyasar kepada padat modal. Sektor padat modal akan lebih efisien menggunakan teknologi daripada tenaga kerja dan ini juga akan menjadi sebuah ancaman peningkatan PHK,” katanya saat dihubungi kumparan, Sabtu (28/12).

Selain faktor hasil dari industri padat karya yang tidak terserap di pasar ekspor, Timboel juga melihat potensi PHK dari kenaikan UMP 6,5 persen. Sebab menurutnya, dengan kondisi global dan domestik yang makin menantang di tahun depan, banyak perusahaan yang tidak mampu memberikan kenaikan UMP.

“Demikian juga persoalan kenaikan upah minimum 6,5 persen, walaupun pemerintah optimis (tidak ada PHK) tapi memang harus kita lihat ada perusahaan yang tidak mampu untuk menaikkan 6,5 persen dan proses rasionalisasi yang dilakukan adalah ya efisiensi, supaya produksi tetap berjalan ya,” jelas Timboel.

Pengamat ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak, juga memproyeksi tren PHK akan berlanjut di tahun 2025. Menurutnya, industri yang terancam melakukan PHK yaitu dari sektor padat karya seperti tekstil dan sepatu.

“Tren PHK tahun 2024 nampaknya masih berlanjut ke tahun 2025, yaitu didominasi di sektor padat karya, tekstil dan sepatu,” ungkapnya.

Payaman mengatakan, keberlanjutan tren PHK disebabkan kemajuan teknologi yang digunakan negara pesaing yang menghasilkan produk serupa.

“Alasannya, karena di luar negeri terutama di Cina, teknologi digital akan semakin intensif diterapkan di sektor ini, sehingga produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan tekstil dan sepatu impor,” lanjut Payaman.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 80.000 dari Januari hingga awal Desember 2024. Wamenaker Immanuel Ebenezer mengatakan angka PHK ini bisa naik lagi jadi 280 ribu orang hingga akhir tahun ini.