United Bike Dukung Penerima Bantuan Beli Motor Listrik Diperluas

Direktur PT Terang Dunia Indonesia (United Bike) Andrew Mulyadi di Kantor Pusat United Bike Alam Sutera, Rabu (9/8/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

PT Terang Dunia Internusa (TDI), pemegang merek United Bike, merespons positif rencana kebijakan bantuan beli motor listrik yang diubah satu KTP untuk satu motor listrik yang sedang digodok pemerintah. Sebelumnya, bantuan beli motor listrik tersebut difokuskan ke UMKM.

Motor listrik yang mendapat bantuan adalah yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN sebesar 40 persen atau lebih. Selain itu, bantuan pemerintah sebesar Rp 7 juta diberikan untuk sepeda motor konvensional dari bahan bakar fosil yang dikonversikan menjadi sepeda motor listrik sebanyak 50 ribu unit di 2023

Direktur PT TDI Andrew Mulyadi mengatakan animo masyarakat dalam membeli kendaraan listrik sangat tinggi. Namun, dalam peraturan yang masih berlaku hingga saat ini, hanya UMKM yang dapat menikmati insentif Rp 7 juta.

"Realisasi (subsidi motor listrik) di United ada tapi enggak banyak, paling hanya 5 persen yang bisa dapat. Jadi kecil, padahal peminat luar biasa tinggi," kata Andrew kepada wartawan di Alam Sutera, Rabu (9/8).

Untuk itu, dia menyambut positif perubahan kebijakan yang sedang digodok pemerintah. "Makanya kalau ini nanti hanya menggunakan KTP jadi mudah banget kan,” ujar Andrew.

Skuter listrik besutan United Bike serupa PCX listrik. Foto: Ghulam Muhammad Nayazri / kumparan

Lebih lanjut, Andrew mengeklaim motor listrik pabrikannya sudah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen. Sehingga motor listrik United Bike masuk dalam daftar motor subsidi pemerintah.

Andrew optimistis motor pihaknya bisa menjual lebih dari 8 ribu unit motor listrik di 2023. Dia mengaku siap jika harus menambah produksi motor listrik, jika kebijakan satu KTP satu motor diberlakukan.

“Kalau permintaannya begitu besar, tinggal menambah-nambah saja produksinya. Kalau perlu kita tiga shift,” tegas Andrew.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkapkan pemerintah akan mengevaluasi penerima program bantuan pembelian motor listrik.

"Berkaitan dengan program yang sudah kita gulirkan bantuan pemerintah kami akan evaluasi. Jadi berkaitan dengan syarat-syarat yang sebelumnya ditetapkan sebagai syarat itu nanti akan kita hapuskan," kata Agus usai rapat terbatas tentang ekosistem baterai kendaraan listrik di Istana Negara, Senin (31/7).

"Jadi nanti yang mendapat bantuan pemerintah untuk pembelian motor roda dua itu berbasis NIK atau KTP. Satu KTP, satu NIK itu cuma boleh satu motor listrik," tambahnya.

Selain soal penerima, Agus memastikan tidak banyak perubahan dari pemberian bantuan tersebut. Ia berharap dalam waktu dekat insentif itu bisa banyak diserap masyarakat.

"(Sumber) anggarannya enggak ada yang berbeda, cuman skemanya yang berbeda (tak hanya untuk UMKM), APBN, cuman skemanya saja. 200 ribu unit alokasinya untuk motor roda dua, tapi enggak pakai kriteria sebelumnya, kita lepas," ujar Agus.