Usai Kritik Direksi Pertamina, Ahok Dikritik Balik Bikin Gaduh Diminta Dicopot

Presiden Joko Widodo didampingi Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau kilang PT TPPI, di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12). Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengungkap kritik tajam ke perusahaan tempatnya bertugas. Kritik itu dilontarkan secara terbuka melalui video wawancara pada akun POIN di Youtube.

Buntutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikritik balik karena telah membuat gaduh. Bahkan Ahok diusulkan ke Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Sebelumnya, Ahok menyebut direksi Pertamina melobi menteri saat masa pergantian manajemen. "Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian," kata Ahok dikutip kumparan, Selasa (15/9).

Direksi holding BUMN migas itu juga disebut Ahok suka berutang untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri. Padahal menurutnya, Indonesia masih punya 12 cekungan yang layak dieksplorasi karena menyimpan potensi migas.

Tak sekadar menyinggung Pertamina, Ahok juga menyebut Kementerian BUMN layak dibubarkan karena selama ini membuat Presiden Jokowi tak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan di bawahnya. "Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek. Persoalannya, presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita enggak ada orang sebetulnya," kata dia.

Terkait kritik Ahok ke Pertamina, Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga, menyatakan bahwa pembenahan atau pengawasan di internal Pertamina, itu memang tugas Komisaris melakukan pengawasan. Sedangkan terkait pernyataan supaya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti super holding seperti Temasek di Singapura, Arya menyatakan Kementerian BUMN saat ini sedang mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan negara di bawahnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

"Mengenai (komentar Ahok) Kementerian BUMN harusnya bubar dan jadi superholding, prioritas pemerintah saat ini membangun klaster-klaster dan subholding-subholding supaya supply chain antar BUMN di klaster yang sama berjalan dengan baik," ujarnya.

Sementara anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Andrea Rosiade, di akun twitternya menilai pernyataan-pernyataan Ahok itu telah membuat gaduh. kumparan telah meminta izin untuk mengutip pernyataan anggota Fraksi Partai Gerindra itu. Dia pun mengusulkan Ahok dicopot dari jabatannya.

"Saya usulkan ke Pak Jokowi dan Pak Menteri Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya (di Pertamina)karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja," tulis Andre di akun twitternya yang telah dimintakan izin untuk dikutip oleh kumparan, Rabu (16/9).