Usai Rakor, Zulhas Ingin Indonesia Swasembada Beras, Jagung, dan Garam di 2027

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Yandri, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Hukum Supratman Andi Atgas usai Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Kamis (28/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dan mengumpulkan para menteri di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (28/11).

Isu-isu yang dibahas adalah program dan kebijakan kementerian/Lembaga dalam pencapaian program prioritas swasembada pangan nasional di antaranya sektor kelautan dan perikanan serta pertanian.

Terpantau beberapa menteri yang hadir mendampingi Zulhas meliputi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu Menteri Hukum Supratman Andi Atgas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widyantini. Kemudian Menteri Perindustrian diwakili oleh Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika.

Zulhas mengatakan rapat yang digelar selama dua jam ini, pertama membahas soal aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur soal penyuluh pertanian.

“Itu (penyuluh pertanian) akan diatur oleh pusat, CQ Menteri Pertanian. Hingga nanti akan ada harmonisasi dan sekarang jumlahnya dari 37.000 sampai 38.000 akan dilengkapi nanti satu desa satu penyuluh pertanian,” kata Zulhas usai Rakortas di Kantor KKP Kamis (28/11).

Dia menyadari luasnya sektor pertanian membuat pemerintah harus berfokus mengadakan pendampingan kepada petani agar produksi pangan Tanah Air bisa meningkat.

Lebih lanjut Zulhas menjelaskan, bahasan kedua dalam rapat itu masih di sektor pertanian, soal perancangan Perpres mengenai pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian yang bisa mengambil alih pembangunan irigasi dalam kondisi tertentu.

“Seperti kemarin jalan, kalau Bupatinya anggaran kurang, jalan sudah rusak parah, maka kemarin dibikinlah Impres untuk diperbaiki jalan itu, begitu juga ini irigasi, Mentan punya kemampuan pusat, karena ini menjadi fokus swasembada pangan maka itu boleh dikerjakan oleh pusat,” terang Zulhas.

Dia menyadari saat ini banyak lahan pertanian yang hanya bisa panen satu kali selama satu tahun akibat mengandalkan curah hujan. Sehingga pembangunan irigasi diharapkan bisa meningkatkan produktivitas lahan.

Bahasan ketiga soal adalah soal swasembada garam yang diatur dalam Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Dia menuturkan, mulai 1 Januari 2025 Indonesia sudah tidak lagi bisa mengimpor garam konsumsi. Sedangkan untuk garam industri akan mulai swasembada dua tahun lagi.

Zulhas kemudian menugaskan hal ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. “Dua tahun lagi ya dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri. Harus bisa produksi sendiri,” imbuhnya.

Dia berharap, sebelum 2027 Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, mulai dari beras, jagung dan garam. Meskipun dia tidak menampik waktu dua tahun ini akan bergulir cepat.

“Dalam kerja dua tahun ini, kami percaya, kami yakin, kami kompak ini, kami kerja keras semuanya, mudah-mudahan insya Allah, sebelum 2027 kita bisa swasembada minimal beras, jagung, dan garam untuk konsumsi,” tutup Zulhas.