Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi USD 444,4 Miliar pada Mei 2026
PerbesarUtang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terjaga pada Mei 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia mencapai 444,4 miliar dolar AS atau tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2 persen pada April 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.
“Indonesia pada Mei 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0 persen (yoy),” kata Denny dalam keterangan resmi, Rabu (15/7).
Dari sisi pemerintah, posisi ULN tercatat sebesar 217,3 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan, relatif stabil dibandingkan April 2026. BI menjelaskan, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
Menurut BI, aliran dana ke SBN internasional mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen. Hampir seluruh ULN pemerintah juga merupakan utang berjangka panjang.
Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kenaikan tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global.
Di sisi lain, ULN swasta masih melanjutkan kontraksi, meski dengan laju yang lebih terbatas. Posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 0,1 persen secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.
BI menyebut perbaikan itu terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan yang mencatat kontraksi 0,8 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan kontraksi 5 persen pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 79,9 persen dari total ULN swasta. Adapun utang jangka panjang masih mendominasi dengan porsi 74,9 persen.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,9 persen pada Mei 2026, dengan utang jangka panjang mendominasi 83,9 persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," katanya.
Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.