Utang Luar Negeri RI Sentuh Rp 6.000 Triliun per Januari 2020

Menghitung uang Dolar. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta, hingga akhir Januari 2020 tercatat USD 410,80 miliar atau sekitar Rp 6.079,84 triliun (kurs Rp 14.800).

Utang tersebut naik 7,5 persen dibandingkan posisi Januari 2019 yang hanya USD 382,11 miliar.

Jika dirinci lebih lanjut, ULN pemerintah mencapai USD 204,94 miliar, meningkat 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya USD 187,15 miliar.

Sementara ULN bank sentral sebesar USD 2,81 miliar, melambat 6,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 2,99 miliar.

ULN pemerintah yang meningkat itu disebabkan oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang dolar AS dan euro.

Adapun posisi obligasi global pada Januari 2020 meningkat USD 2,7 miliar atau 8,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar USD 2,4 miliar atau tumbuh 21,9 persen (yoy).

Petugas melayani penukaran uang dolar Amerika di salah satu gerai penukaran valuta asing, Jakarta. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Sementara itu, utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai USD 203,04 miliar, meningkat 5,8 persen dibandingkan Januari 2019 yang sebesar USD 191,86 miliar.

ULN swasta tersebut terdiri dari lembaga keuangan sebesar USD 46,89 miliar, seperti bank USD 35,43 miliar dan lembaga keuangan nonbank sebesar USD 11,45 miliar. Serta terdapat ULN swasta bukan lembaga keuangan sebesar USD 156,16 miliar.

Rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir 2019 mencapai 36,0 persen. Selain itu, struktur utang luar negeri juga tetap didominasi oleh jangka panjang sebesar 89,3 persen dari total utang luar negeri.

"Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko dalam keterangan resmi, Senin (16/3).