Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.790 T di Kuartal III 2024, Naik 8,3 Persen

Petugas menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar USD 427,8 miliar atau setara Rp 6.790 triliun (kurs Rp 15.874 per dolar AS). Nilai tersebut tumbuh 8,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik.

"Posisi ULN kuartal III 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Denny dalam keterangan resmi, Sabtu (16/11).

ULN Pemerintah

Sementara itu, posisi ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2024 sebesar USD 204,1 miliar, atau tumbuh sebesar 8,4 persen (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada kuartal II 2024.

Denny mengungkapkan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan akuntabel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri) dan Suahasil Nazara (tengah) sebelum memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 21,0 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yakni 18,9 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 13,6 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 9,1 persen.

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata Denny.

ULN Swasta

Di sisi lain, ULN swasta menurun. Pada kuartal III 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 196,0 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), setelah tumbuh rendah sebesar 0,02 persen (yoy) pada kuartal II 2024.

Denny menjelaskan, perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,3 persen terhadap total ULN swasta," katanya.

Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptima​lkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Denny.