Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.995 Triliun di Januari 2025, Naik 5 Persen

17 Maret 2025 10:51 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Petugas menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 sebesar USD 427,5 miliar atau Rp 6.995,87 triliun (kurs Rp 16.364 per dolar AS), tumbuh 5,1 persen secara tahunan (yoy).
ADVERTISEMENT
Posisi ULN Indonesia pada awal tahun ini meningkat jika dibandingkan Desember 2024 yang tumbuh 4,2 persen (yoy) sebesar USD 424,8 miliar atau setara Rp 6.885 triliun. Sehingga, ULN Indonesia meningkat Rp 110,87 triliun dalam sebulan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.
"ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar 204,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (17/3).
Ramdan menjelaskan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus dikelola secara prudent dan efisien, alokasi pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.
Pengelolaan ULN pemerintah ini dialokasikan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8 persen); Jasa Pendidikan (16,6 persen); Konstruksi (12,1 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2 persen).
"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," jelas Ramdan.
Sementara itu, ULN swasta menurun. Pada Januari 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 194,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7 persen (yoy).
ADVERTISEMENT
Ramdan menuturkan, perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 1,0 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Seorang petugas menunjukan pecahan Dolar AS dan Rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing di Kwitang, Jakarta, Senin (9/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta," tutur Ramdan.
Ramdan memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dari 30,5 persen pada Desember 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.
ADVERTISEMENT
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata dia, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Ramdan.