Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 6.370 Triliun per Januari 2024

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono (kiri) dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati (Kanan). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai USD 405,7 miliar atau Rp 6.370 triliun (kurs Rp 15.627 per dolar AS) pada Januari 2024. Angka tersebut turun dibandingkan posisi Desember 2023 yang mencapai USD 408,1 miliar atau setara dengan Rp 6.375 triliun.

Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengatakan secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,9 persen (yoy).

"Penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan ULN sektor publik dan swasta," kata Erwin dalam keterangan resminya, Jumat (15/3).

Di sisi lain, BI mencatat ULN pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2024 tercatat sebesar USD 194,4 miliar. Angka itu turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD 196,6 miliar.

"Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 5,4 persen (yoy)," ungkapnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Petugas menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Erwin memastikan, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan belanja program prioritas dan perlindungan masyarakat di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,0 persen), Jasa Pendidikan (16,9 persen), Konstruksi (13,7 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tegas Erwin.

Kemudian, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari 2024 tercatat sebesar USD 196,7 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD 198,1 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan lalu sebesar 1,4 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy) dan 2,4 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

Erwin mengeklaim, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,4 persen dari 29,7 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," katanya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.