Utang Pemerintah Naik Lagi Jadi Rp 7.870 T di Agustus 2023

Petugas menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan utang pemerintah kembali naik. Hingga akhir Agustus 2023, utang pemerintah tercatat tembus Rp 7.870 triliun. Adapun total utang pemerintah tahun 2022 mencapai Rp 7.739 triliun.

"Sampai dengan akhir Agustus 2023 posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.870 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,84 persen," kata Sri Mulyani dalam Buku APBN KiTa, Senin (25/9).

Sri mulyani menjelaskan rasio utang terhadap PDB mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 37,78 persen. Namun masih berada dalam batas aman (jauh di bawah 60 persen PDB). Hal tersebut sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan masih sesuaipdb dengan yang ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka menengah tahun 2023-2026 sebesar 40 persen.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," terangnya.

Adapun utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN sebesar 88,88 persen dan sisanya pinjaman 11,12 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers terkait pertemuan ASEAN Tingkat Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan (AFHMM) di Jakarta, Kamis (24/8) Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Lebih rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN tercatat Rp 6.995 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.663 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.576 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.087 triliun.

Kemudian, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga akhir Agustus tercatat sebesar Rp 1.331 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.027 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 303 triliun.

Sementara itu, total utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat senilai Rp 875 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 850 triliun.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Agustus 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Bendahara negara itu melanjutkan, pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN terus diupayakan untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society.

Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan investor individu dalam SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 6,98 persen per Akhir Agustus 2023.

Selanjutnya, bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu upaya mitigasi risiko. Hal ini menjadikan perbankan sebagai pemilik SBN domestik terbesar, di mana per akhir Agustus 2023 mencapai 31,14 persen, kemudian diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memegang sekitar 17,92 persen.

Selain itu, kepemilikan oleh Bank Indonesia sebesar 16,08 persen antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 15,37 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sementara, sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Petugas menghitung uang dolar AS di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

"Guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond)," terangnya.

Sri Mulyani menilai, peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Agustus 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah melalui penerbitan SBN terus diupayakan untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, serta upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society," tandasnya.