Utang Pemerintah Nyaris Rp 6.000 T, RI Masuk 10 Negara dengan Utang Terbesar?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

Total utang pemerintah pusat hingga akhir bulan lalu nyaris Rp 6.000 triliun, tepatnya Rp 5.910,64 triliun. Utang tersebut naik Rp 32,93 triliun dari bulan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan November 2019 yang sebesar Rp 4.814,31 triliun, maka dalam setahun terakhir utang pemerintah bertambah Rp 1.096,33 triliun.

Hingga akhir November lalu, rasio utang pemerintah pusat mencapai 38,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini juga lebih besar dari November 2019 yang hanya 30,03 persen dari PDB.

Meski demikian, rasio utang tersebut masih dinilai aman, lantaran masih di bawah batasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB.

Dari bahan pemaparan Sri Mulyani, selama tahun ini pemerintah memproyeksi rasio utang pemerintah mencapai 38,5 persen dari PDB, dari tahun lalu 30,5 persen dari PDB.

Rasio utang itu dinilai lebih baik dari Jepang yang diperkirakan tahun ini sebesar 266,2 persen dari PDB. Italia sebesar 161,8 persen, dan Amerika Serikat 131,2 persen dari PDB.

Selain itu, rasio utang Prancis sebesar 118,7 persen, Kanada 114,6 persen, Inggris 108 persen, India 89,3 persen, dan Jerman 73,3 persen.

Malaysia rasio utangnya tahun ini akan mencapai 67,6 persen, China 61,7 persen, Thailand 50,4 persen, dan Filipina 48,9 persen.

Seorang wanita melintasi deretan toko yang tutup di Pasar Baru, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sumber pembiayaan utang pemerintah paling banyak berasal dari dalam negeri. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa utang pemerintah hanya berasal dari luar negeri atau pihak asing.

Per November 2020, utang yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik atau dengan denominasi rupiah sebesar Rp 3.891,92 triliun, jauh lebih banyak dibandingkan dengan SBN valuta asing atau valas yang sebesar Rp 1.193,12 triliun.

"Seolah-olah dari luar negeri aja, sebetulnya tidak. Sebagian besar dari pembiayaan adalah dari dalam negeri," kata Sri Mulyani dalam webinar Outlook Ekonomi Indonesia 2021, Selasa (22/12).

Pada Oktober 2020 saat konferensi APBN KiTa, Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah di hampir seluruh negara mengalami kenaikan. Bahkan rasio utang pemerintah masuk kategori rendah.

ULN RI Pernah Masuk 10 Negara dengan Utang Terbesar

Indonesia pernah masuk dalam 10 negara dengan utang terbesar adalah untuk Utang Luar Negeri (ULN), yang terdiri dari ULN pemerintah, Bank Indonesia (BI), BUMN, dan swasta.

Dalam laporan International Debt Statistics (IDS) 2021 yang dikeluarkan Bank Dunia, ULN Indonesia pada tahun lalu mencapai USD 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775 per dolar AS di Oktober 2020), naik 5,9 persen dari posisi ULN 2018 yang sebesar USD 379,58 miliar.

Dalam laporan IDS yang dikutip kumparan, ULN Indonesia itu berada di peringkat ketujuh, di bawah China yang memiliki utang sebesar USD 2,1 triliun, Brasil USD 569,39 miliar, India USD 560,03 miliar, Rusia USD 490,72 miliar, Meksiko USD 469,72 miliar, dan Turki USD 440,78 miliar.

Sementara negara yang menempati posisi di bawah Indonesia, yaitu Argentina dengan utang sebesar USD 279,3 miliar, Afrika Selatan USD 188,1 miliar, dan Thailand USD 180,23 miliar.

com-Ilustrasi utang Foto: Shutterstock

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan perbandingan yang dilakukan Bank Dunia itu kurang tepat karena tak memasukkan negara-negara maju.

“Namun demikian, laporan perbandingan yang di maksud tidak menyertakan negara-negara maju, melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah, sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan utang luar negeri terbesar,” kata Puspa dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).

Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi utang luar negeri berjangka panjang, yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total utang luar negeri. Dia menegaskan, pemerintah tetap mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel).

“Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16,” jelasnya.

ULN Naik Jadi USD 413,37 per Oktober 2020

ULN Indonesia mencapai USD 413,37 miliar atau sekitar Rp 5.842 triliun (kurs Rp 14.135) hingga akhir Oktober 2020.

ULN tersebut naik 1,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 3,34 persen jika dibandingkan Oktober 2019 yang sebesar USD 400 miliar.

Secara rinci, ULN di sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 202,62 miliar dan sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 210,75 miliar.

Namun untuk keseluruhan tahun 2020, Bank Dunia belum merilis peringkat ULN untuk seluruh negara.