Utang Pemerintah Terus Naik, Pengelolaan APBN Jadi Sorotan

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Pengelolaan APBN selama pandemi COVID-19 menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi utang pemerintah tercatat cenderung naik di masa pandemi 2020.

Peneliti Center Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pengelolaan APBN ke depan.

"Kita perlu meningkatkan optimisme ke depan dalam pengelolaan APBN dalam rangka meningkatkan fungsinya yaitu distribusi, stabilisasi dan alokasi dalam perekonomian," ujar Riza dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan INDEF: Kemerdekaan dan Masa Depan Ekonomi Bangsa, Selasa (10/8).

Riza mengkritik bahwa pemerintah harus melakukan belanja utang berkualitas agar bisa memberikan dampak multiplier pada ekonomi. Selain itu menurut Riza, pemerintah harus melakukan efisiensi belanja operasional. Sebab menurut Riza, porsi belanja pegawai dan belanja barang cukup tinggi hampir 40 persen dari porsi belanja pemerintah.

Kedua, menurut Riza pemerintah harus menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai utang. Selain itu menurutnya pemerintah menunda pembangunan infrastruktur yang tidak urgent.

“Karena tingkat vaksinasi kita masih rendah, sehingga tingkat ketidakpastian kita ke depan masih tinggi,” ujarnya.

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Ketiga, menurutnya pemerintah harus meningkatkan tax ratio secara bertahap dan melakukan perubahan struktural pada perekonomian. Menurut Riza, hingga saat ini ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas sumber daya alam.

Dia menilai hal tersebut harus segera diubah agar ekspor Indonesia ke depan bisa berbasis pada industri manufaktur yang bernilai tambah.

"Sehingga pada gilirannya nanti peningkatan nilai tambah pada ekspor bisa membuat pemerintah mendapatkan perpajakan lebih tinggi," ujarnya.

Terakhir, Riza mengatakan pemerintah harus bisa menekan tingkat utang dan melakukan assesment terhadap penggunaan utang terhadap return yang didapat.

Menurut Riza, selama ini pemerintah selalu berutang namun sayangnya masyarakat tidak pernah tahu alokasi penggunaan utang tersebut.

"Kita enggak tahu untuk pembangunan apa. Untuk infrastruktur? untuk pendidikan? untuk bansos? Apakah penggunaan utang itu efektif sehingga utang itu produktif dan dapat dikembalikan ke pemerintah dalam bentuk pajak?" tandasnya.