Vaksin Gotong Royong Dinilai Kemahalan, Erick Thohir Bantah BUMN Cari Keuntungan

Tenaga medis menyuntikkan vaksin kepada buruh dan pekerja di Jakarta, Selasa (4/5). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Menteri BUMN Erick Thohir turut buka suara terkait keluhan soal masih tingginya harga vaksinasi gotong royong. Ia menjawab hal itu dengan menepis adanya kemungkinan BUMN atau pemerintah mengkomersialisasikan pengadaan vaksin ini.

Erick Thohir menegaskan bahwa sejak awal program vaksin berjalan, pemerintah tak berpikir untuk meraup cuan dari sana.

"Soal harga sejak awal kami dari BUMN sangat terbuka. Kita tidak berpikir komersialisasi dari vaksin COVID-19," ujar Erick dalam acara sosialisasi Sentra Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (19/5).

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir bicara soal memang adanya dua skema dalam proses pendistribusian vaksin untuk virus corona ini. Pertama program vaksin gratis dari pemerintah, di mana vaksin yang digunakan tidak sepenuhnya gratis.

Memang ada bantuan WHO sebanyak 54 juta dosis, namun selanjutnya kata Erick Thohir, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 77 triliun untuk membeli vaksin yang nantinya bisa didapatkan secara gratis.

Menteri BUMN Erick Thohir lantik pejabat di Kementerian BUMN, Rabu (27/1). Foto: Kementerian BUMN

"Jadi jangan dilihat seakan-akan mencari margin atau keuntungan. Pemerintah sudah mengeluarkan Rp 77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis, ini merupakan salah satu terbesar di dunia," tegasnya.

Adapun skema selanjutnya yakni vaksinasi mandiri atau gotong royong, di mana pengelolaannya diserahkan pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin.

Dia menjamin Kadin dan BUMN transparan soal harga vaksin. Prosesnya terdapat audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terlebih lagi BUMN khususnya sudah menyalurkan vaksin untuk lebih dari satu juta orang.

"Jangan ada pemikiran seakan-akan BUMN mengkomersialisasikan vaksin. BUMN justru membantu percepatan vaksin secara transparan," ujarnya.