Vietnam Perketat Pengawasan Ekspor Demi Hindari Sanksi Tarif dari AS

Ilustrasi pelabuhan Vietnam. Foto: Nhac Nguyen/AFP

Pemerintah Vietnam mengeluarkan instruksi tegas untuk memberantas praktik pengalihan barang secara ilegal (transhipment) ke Amerika Serikat dan mitra dagang lainnya.

Langkah ini diambil agar Vietnam tidak terkena tarif tinggi dari AS, menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Mengutip Reuters, Selasa (22/4), dalam surat edaran tertanggal 15 April yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Vietnam, disebutkan bahwa potensi kecurangan dagang akan meningkat seiring dengan memanasnya ketegangan akibat tarif AS.

"Jika tidak dicegah, praktik ini bisa membuat Vietnam kesulitan menghindari sanksi dari negara-negara mitra yang merasa dirugikan oleh kecurangan tersebut," tulis laporan dokumen tersebut.

Meskipun tidak secara spesifik menyebut negara mana saja yang dicurigai menjadi asal praktik pengalihan tersebut, perlu dicatat bahwa sekitar 40 persen barang impor Vietnam berasal dari China.

Amerika juga sudah beberapa kali menuduh China menggunakan Vietnam sebagai 'jalur belakang' untuk menyiasati tarif ekspor ke AS.

Vietnam sendiri sebelumnya pernah dikenai tarif balasan (reciprocal tariff) sebesar 46 persen oleh pemerintahan Donald Trump.

Ilustrasi pelabuhan Vietnam. Foto: Nhac Nguyen/AFP

Tarif ini saat ini masih ditangguhkan hingga Juli. Jika diberlakukan, hal tersebut bisa memukul keras ekonomi Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor ke AS sebagai pasar terbesarnya dan investasi asing yang tumbuh pesat di sana.

Lewat instruksi ini, kementerian perdagangan, bea cukai, dan lembaga terkait lainnya diminta memperketat pengawasan dan pemeriksaan asal-usul barang, khususnya bahan baku impor yang digunakan untuk produk ekspor.

Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, juga memerintahkan pejabat pemerintah untuk menangani persoalan kecurangan dagang, pemalsuan, dan isu lain yang menjadi perhatian utama Amerika Serikat, menjelang rencana negosiasi tarif antara kedua negara.

Peringatan dari China

Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan saat tiba untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari, di Bandara Internasional Noi Bai, Hanoi, Vietnam, Senin (14/4/2025). Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS

Surat edaran peringatan dirilis hanya sehari setelah Presiden China, Xi Jinping, menyelesaikan kunjungannya ke Vietnam.

Dalam kunjungan itu, kedua negara menandatangani sejumlah kesepakatan, termasuk penguatan kerja sama antar-lembaga dalam penerbitan sertifikat asal barang.

Awal pekan ini, China juga memperingatkan negara-negara lain agar tidak menjalin kesepakatan dagang dengan AS yang bisa merugikan kepentingan Beijing.

Salah satu praktik yang dituduhkan adalah ketika barang ekspor asal China dikirim lebih dulu ke Vietnam untuk diganti sertifikat asalnya menjadi 'Made in Vietnam', meski tidak ada atau sangat sedikit proses produksi yang dilakukan.

Barang tersebut lalu dikirim ke AS agar bisa dikenakan tarif lebih rendah dibanding jika langsung diimpor sebagai produk China.

Instruksi dari kementerian juga menegaskan akan diberlakukan prosedur ketat untuk memeriksa pabrik dan mengawasi penggunaan label 'Made in Vietnam', khususnya pada perusahaan yang tiba-tiba mengajukan banyak permohonan sertifikat asal barang.

Pihak kementerian juga diminta untuk memberikan usulan tindakan tegas jika ditemukan indikasi pengalihan barang ilegal.

Instruksi ini dikeluarkan setelah rapat darurat yang digelar oleh kantor pemerintah Vietnam pada awal April, hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana tarif baru.