Vivo Jual RON 90 Saingan Pertalite, BPH Migas: Konsumsi BBM Subsidi Tak Turun

SPBU Vivo resmi menjual BBM RON 90 setara Pertalite, Kamis (20/10/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

PT Vivo Energy Indonesia atau SPBU Vivo resmi meluncurkan BBM berkadar oktan (RON) 90 seharga Rp 12.600 per liter sejak Kamis (20/10).

Adapun kabar mengenai peluncuran produk BBM Vivo RON 90 yang menjadi saingan Pertalite sudah santer diperbincangkan publik. Meski demikian, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati memperkirakan konsumsi BBM subsidi tidak berkurang.

“Harga Vivo RON 90 Rp 12.600, lebih mahal dari harga Pertalite yang Rp 10.000. Kalaupun berkurang mungkin tidak signifikan,” ujar Erika kepada kumparan, Sabtu (22/10).

Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman memprediksi konsumsi BBM subsidi akan naik dari sisi demand, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta jumlah kendaraan.

“Proyeksi didasarkan antara lain pada realisasi konsumsi tahun ini, juga melihat tren 5 tahun terakhir dan asumsi pertumbuhan ekonomi,” kata Saleh.

Saleh mengatakan, pihaknya berharap masyarakat semakin banyak yang mengkonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan karena lebih irit dan lebih bagus untuk mesin. Ia meminta masyarakat yang mampu untuk konsumsi BBM non subsidi.

SPBU Vivo resmi menjual BBM RON 90 setara Pertalite, Kamis (20/10/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Saleh mencermati bisnis hilir penyaluran BBM semakin berkembang. Perusahaan yang bergerak pada bisnis tersebut sebaiknya penetrasi pembangunan SPBU di kawasan yang minim infrastruktur.

“Itu yang kita harapkan, bahwa pelaku usaha non Pertamina juga penetrasi ke daerah-daerah remote agar BBM tersedia secara andal,” pungkasnya.

Adapun langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar menyeret tingkat persaingan bisnis BBM antara Pertamina dan perusahaan swasta semakin kompetitif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menjelaskan pihaknya telah selesai membahas konsep pembatasan pembeli Pertalite dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Meski begitu, pembahasan harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, sehingga belum bisa dipastikan kapan revisi beleid tersebut bisa rampung dan diterapkan.

"Kita sudah bahas itu, posisinya bukan di Kementerian ESDM jadi kita koordinasi antar kementerian nanti harus diselesaikan antar kementerian. Kondisinya kita masih diskusi antara kementerian," pungkas Tutuka, Selasa (4/10).