Wacana TikTok Investasi di RI, Pengamat: Jangan Terlena, Awas Keamanan Data

Ilustrasi TikTok. Foto: Konstantin Savusia/Shutterstock

Aplikasi video pendek asal China, TikTok mengatakan akan meginvestasikan miliaran dolar Amerika Serikat (AS) di Asia Tenggara selama beberapa tahun ke depan, termasuk di Indonesia.

TikTok tak menyebut angkanya, tapi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan setidaknya TikTok akan investasi hingga USD 10 miliar (Rp 149 triliun) di Indonesia. Hal itu dia katakan setelah TikTok menemuinya, Rabu (14/6) lalu.

Pengamat Teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan Rp 149 triliun adalah nilai investasi yang cukup besar. Namun dia meminta Indonesia tidak terlena dengan angkanya karena dari yang sudah-sudah, rencana investasi seperti itu hanya berakhir janji.

"Kita harap investasi itu benar adanya. Sebab banyak kasus hanya janji investasi saja tapi ternyata tidak terwujud. Kita juga pernah dibohongi Foxconn yang katanya bangun pabrik tapi molor-molor sampai enggak jadi. Dulu Blackberry akan bangun pabrik di Indonesia, molor enggak jadi sampai akhirnya mereka bangkrut. Kita jangan terlalu bergembira dulu bahwa akan ada investasi," kata Heru kepada kumparan, Sabtu (17/6).

Rencananya investasi TikTok di Indonesia itu akan berkaitan dalam pemberian pelatihan, iklan, dan dukungan terhadap UMKM yang ingin bergabung dalam platform TikTok Shop.

"Kadang mereka hanya memberikan pernyataan gula-gula agar terutama pemerintah menyambut gembira, memberikan mereka karpet merah, walau nantinya enggak tahu benar tidak. Sehingga investasi ini harus ditagih dalam bentuk seperti apa dan untuk berapa lama," kata dia.

TikTok sendiri memiliki 2 juta pedagang UMKM yang menjual dagangan mereka di platformnya di Indonesia. Transaksi e-commerce di seluruh wilayah mencapai hampir USD 100 miliar tahun lalu, dengan Indonesia menyumbang USD 52 miliar, menurut data dari konsultan Momentum Works, dikutip dari Reuters.

TikTok memfasilitasi USD 4,4 miliar transaksi di seluruh Asia Tenggara tahun lalu, naik dari USD 600 juta pada tahun 2021, tetapi masih tertinggal jauh dari penjualan merchandise regional Shopee sebesar USD 48 miliar pada tahun 2022, kata Momentum Works.

Heru berharap investasi TikTok di Indonesia bisa berdampak pada masyarakat, bukan sekadar menyasar Indonesia sebagai pasar mereka.

"Kalau investasinya sekian tahun tapi investasinya hanya menyediakan aplikasi yang bisa dipakai rakyat Indonesia itu kan bukan investasi, itu sebenarnya mereka memasarkan produksinya di Indonesia," kata Heru.

Ilustrasi TikTok. Foto: Shutterstock

Isu Keamanan Data dan Regulasi di RI

Rencana investasi besar-besaran di Asia Tenggara ini muncul ketika TikTok menghadapi pengawasan ketat di beberapa negara karena ketakutan China bisa mengambil data-data pengguna. Negara-negara termasuk Inggris dan Selandia Baru bahkan telah melarang aplikasi tersebut.

Di Indonesia, TikTok sempat diblokir pada tahun 2018 lalu karena dianggap sebagai aplikasi yang banyak memuat konten pornografi. Di Vietnam, pemerintahnya berencana akan menyelidiki TikTok karena dianggap aplikasi tersebut berbahaya karena mengancam pemuda, budaya dan tradisi setempat.

Menurut Heru, bila TikTok investasi di Indonesia, mereka harus mengikuti undang-undang yang berlaku, utamanya tentang keamanan data pengguna.

"Kita sudah punya UU ITE yang menjamin penyedia aplikasi menjaga data pribadi masyarakat dan memang diakui atau tidak, TikTok memiliki catatan sendiri di dunia internasional terkait data. Kalau kita lihat, ada banyak kritik dan semacam kesaksian akan keamanan data publik yang digunakan TikTok," kata dia.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat, indeks keamanan siber di Indonesia saat ini hanya 2-3. Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura bahkan Malaysia. Hal itu karena investasi di sektor keamanan data masih dianggap jauh dari kebutuhan, selain karena payung regulasi belum matang.

Sementara kajian Kominfo menyebut, untuk memperkuat keamanan digital di Indonesia, Indonesia harus menciptakan 9 juta talenta digital dari 43 kompetensi digital yang harus diciptakan. Dari 43 kompetensi digital dari keamanan siber saja, dalam waktu 5 tahun dibutuhkan 900 pakar dengan gelar S2 dan S3.

Keamanan data masyarakat Indonesia ini, kata Heru, harus menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Dia tidak ingin terjadi penyalahgunaan data oleh TikTok ketika mereka nanti menanam investasi di Indonesia.

"Jangan sampai kemudian seolah ada investasi besar, kemudian data kita dimonetisasi. Ini yang justru akhirnya merugikan masyarakat Indonesia. Karena data itu new currency. Pak Jokowi berulangkali mengatakan data itu sumber kekayaan baru bangsa kita sehingga mau tidak mau harus kita jaga dan ada perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan pihak tertentu," ujarnya.