Wagub Papua Barat: Bintuni Kaya Gas Alam, Tapi Miskin dan Listrik Belum Maksimal

Ilustrasi lampu. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyebut tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerahnya masih tinggi. Padahal, daerah ini memiliki sumber daya alam gas cair yang sangat melimpah.

Gas bumi yang dimaksud Lakotani adalah salah satunya Wilayah Kerja LNG Tangguh yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pengelolanya adalah British Petroleum (BP) Berau yang merupakan lapangan gas terbesar di Indonesia.

Sayangnya, kata Lakotani, listrik di kabupaten tersebut juga belum menyala maksimal hingga saat ini.

"Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat utamanya disokong dari hulu migas, tapi belum mampu menekan kemiskinan dan pengangguran," kata dia dalam Webinar Bintuni Energy Forum, Senin (28/12).

Di Kabupaten Bintuni, sebagai daerah tempat perusahaan migas global beroperasi misalnya, listrik di sana belum menyala maksimal. Padahal, kebutuhan listrik di sana bukan hanya untuk penerangan di malam hari, tapi kegiatan ekonomi sepanjang waktu.

Kata dia, jangan sampai kebijakan yang diambil negara terhadap Bintuni seperti air mancur, yang sumbernya justru memancarkan air melewati daerah di sekitar air mancur itu sendiri.

"Gasnya tiap tahun keluar berton-ton yang digunakan untuk kemudian menyalakan listrik bagi negara-negara di dunia. Tapi listrik Bintuni belum maksimal yang bisa dimanfaatkan dengan sumber gas di sini," lanjut Lakotani.

Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani dan Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, hadiri penutupan Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2019. Foto: aria sankhyaadi/kumparan

Dia meminta pemerintah pusat mengeluarkan diskresi kepada Papua Barat dan Pemkab Kabupaten Teluk Bintuni. Sebab, meski mendapatkan alokasi anggaran dari sektor migas lewat Kementerian ESDM, tapi hingga kini upaya pemanfaatannya belum maksimal dilakukan bagi kesejahteraan rakyat sekitar.

Salah satu upaya yang diharapkan Lakotani seperti membuat institusi pendidikan yang dibangun PT PLN (Persero) untuk percepatan pemanfaatan gas ke pembangkit listrik. Sebab, jumlah gas sangat melimpah tapi masyarakatnya justru kekurangan sumber penerangan.

"Kami berharap ada diskresi yang akan diberikan supaya penetapan industri kawasan khusus ini bukan hanya pemanfaatan sumber daya alam tapi sumber daya manusia sehingga dampaknya bisa tekan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Papua Barat," ujar Lakotani.

Berdasarkan Buku Neraca Gas Indonesia 2018-2027 terbitan Kementerian ESDM, produksi BP Berau dari Project Supply diperkirakan akan masuk pada 2020 sebesar 154,61 MMSCFD kemudian meningkat sampai dengan 1.169,18 MMSCFD pada 2027.

Hutan Mangrove di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Perusahaan lain yang mengelola gas di Bintuni adalah Genting Oil Kasuri yang akan masuk di tahun 2021 dengan perkiraan produksi sebesar 42.85 MMSCFD, kemudian ramp-up sampai dengan 170 MMSCFD.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi LNG Tangguh Teluk Bintuni terjadi kenaikan 7,27 persen pada kuartal III 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat terkontraksi 3,35 persen kuartal III 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih tumbuh 2,6 persen.

Pengangguran di Papua Barat per Agustus 2020 mencapai 33.501 orang, sedangkan yang bekerja mencapai 459.350 orang.