Wakil Ketua DPR Sebut Kebijakan Hapus Utang Bikin UMKM Fokus Kembangkan Bisnis

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyambut baik kebijakan penghapusan utang macet UMKM. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat UMKM fokus mengembangkan bisnisnya.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

"Sehingga ke depannya mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dengan baik dan ini tentu langkah yang patut kita apresiasi," kata Saan kepada wartawan di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11).

Saan menuturkan kebijakan populis itu diperlukan sebagai komitmen dan keberpihakan pemerintah yang diwujudkan dalam langkah konkret.

"Presiden dalam hal ini Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka, agar nelayan ke depannya terbebas, petani terbebas, UMKM terbebas dari beban hutang," tutur Saan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, memastikan pihaknya akan mengawal aturan baru tersebut untuk memastikan hanya pelaku UMKM yang benar-benar layak mendapatkan bantuan penghapusan piutang.

"Ini perlu kita kawal untuk memastikan siapa saja yang benar-benar butuh bantuan. Jangan sampai justru ini tidak tepat sasaran," kata Chusnunia dalam keterangan resmi, Kamis (7/11).

Chusnunia menilai langkah Prabowo untuk menerbitkan PP tersebut tepat. Menurutnya, hal itu sebagai upaya dukungan kepada pelaku UMKM yang selama ini terdampak masalah ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden adalah hal yang baik. Kebijakan ini akan meringankan para petani, nelayan dan seluruh pelaku UMKM kita yang selama ini terbebani utang. Apalagi beberapa bulan terakhir daya beli masyarakat menurun" ungkap Chusnunia.