Wakil Ketua MPR Tak Masalah RI Alihkan Impor Minyak dari Negara Lain ke AS

Sekjen PAN, Eddy Soeparno. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno tak mempermasalahkan Indonesia mengalihkan impor minyak dari kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Eddy, pengalihan impor energi itu hanya dilakukan business to business (b to b) yang kemungkinan dilakukan perusahaan pelat merah seperti Pertamina atau lembaga swasta lain.

"Kan segala urusan untuk impor, itu kan dilakukan secara bisnis-bisnis. Mungkin dilakukan oleh BUMN kita, Pertamina, atau Lembaga Swasta. Jadi semua itu kan berbasis kontrak," ucap Eddy Soeparno kepada awak media di Hotel Oriental Mandarin Jakarta, Selasa (22/4).

Kata Eddy, kontrak impor antarnegara di Timur Tengah, Afrika, atau Asia Tenggara sudah menyatakan ada exit clause-nya. Maka, pengalihan impor ke negara lain, dalam hal ini AS, bisa dilakukan.

Exit clause adalah ketentuan dalam perjanjian yang memungkinkan satu atau lebih pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum masa berlaku berakhir, tanpa melanggar kontrak.

"Apalagi Indonesia kan bebas untuk mencari sumber energinya dari mana pun saja. Dengan catatan tentu, energinya itu adalah energi yang memang bisa kita andalkan, terus kemudian harganya juga ekonomis tentu," lanjut dia.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan porsi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak atau crude oil dari Amerika Serikat. Hal ini sebagai bagian dari strategi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara yang disorot Presiden AS Donald Trump.

Untuk impor LPG dari AS akan ditambah menjadi 85 persen, dari saat ini sekitar 54 persen. Sementara itu, impor minyak atau crude oil dari AS yang sebelumnya tidak lebih dari 4 persen akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40 persen.

Bahlil melanjutkan, nilai perdagangan yang akan dilakukan Indonesia dari sektor energi ini diperkirakan mencapai lebih dari USD 10 miliar atau sekitar Rp 168 triliun (kurs Rp 16.833 per dolar AS).

"Di atas USD 10 miliar kalau dari sektor BBM. Crude oil, LPG, maupun BBM," ujar Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

Ia menyebut bahwa tidak ada penambahan kuota impor, melainkan pengalihan dari negara lain ke Amerika Serikat. "Tidak ada. Kita kan, ini sebenarnya sudah impor. Tapi sebenarnya ini kan adalah sebagian kita beli dari negara-negara di Middle East, di Afrika, kemudian di Asia Tenggara, ini kita switch aja, kita pindah aja ke Amerika, dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita," sambung dia.