Wali Kota Yogyakarta Tanggapi Wacana Penghapusan BBM Premium dan Pertalite

Wacana penghapusan BBM Premium dan Pertalite mengemuka beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang merasa penghapusan dua jenis BBM itu akan membebankan masyarakat. Pasalnya jika harus menggunakan Pertamax, maka masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam.
Terkait wacana ini, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelaskan, hal tidak akan membebankan masyarakat dari segi harga. Tapi yang menjadi beban masyarakat Yogyakarta adalah ketika ketersediaan bahan bakar menipis.
"Yang menjadi beban masyarakat itu kalau terjadi kekosongan suplai. Jadi nek ora ono barange itu sing membebani (kalau tidak ada barangnya itu yang membebani) terus terjadi antrean masyarakat sulit cari bahan bakar dan sebagainya, seperti halnya kemarin Premium dibatasi kan do antri," ujar Haryadi di Kompleks Kepatihan Pemda DI Yogyakarta, Kamis (3/9).
Dia pun mempersilakan bila jenis bahan bahan bakar yang akan dijual dikurangi. Tapi dia meminta agar ketersediaan bahan bakar di masyarakat senantiasa terjaga. "Bagi saya itu masyarakat tertangani dari sisi suplai," ujarnya.
"Kalau harga ya harga mahal cari yang lebih kompetitif. Tetapi bukan pada itunya saya rasa, sensitivitas yang kami jaga adalah jangan sampai terjadi pada masa transisi terjadi kelangkaan pada sisi hilir atau suplai ke masyarakat," katanya.
Patut diketahui upah minimum kota (UMK) Yogyakarta tahun 2020 sebesar Rp 2.004.000. Sementara untuk UMP DIY tahun 2020 sebesar Rp 1.704.608.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Dengar Pendapat Kamis (25/6) lalu membenarkan adanya rencana untuk menghapus kedua produk BBM tersebut. Ia mengatakan, pemerintah akan lebih fokus untuk penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.
"Terkait Premium dan Pertalite, ke depan memang akan ada penggantian menggunakan energi yang lebih bersih untuk meringankan beban lingkungan," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (25/6).
