Wamen BUMN: 70 Persen Penduduk ASEAN Tak Punya Rekening Bank

Rosan Perkasa Roeslani. Foto: Calvin Basuki/ANTARA

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Rosan Roeslani menyebut 70 persen penduduk ASEAN tak memiliki rekening bank. Rosan menjelaskan, ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 650 juta penduduk dan 70 juta UMKM yang berjuang melawan inklusivitas keuangan yang signifikan.

"Lebih dari 70 persen penduduknya tidak memiliki rekening bank," kata Rosan dalam AIFP Day 2 di Hotel Mulia, Rabu (6/9).

Rosan melanjutkan, terdapat 39 juta dari 70 juta pelaku UMKM mengalami kekurangan pendanaan yang cukup besar. Bahkan tembus USD 300 miliar per tahun.

"Kita telah melihat munculnya layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan keuangan, khususnya underbank, bank, dan UKM. Layanan ini berperan penting dalam mendorong inklusivitas keuangan, landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," terangnya.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 49,68 persen dan 85,10 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan 2019 yang sebesar 76,19 persen dan 38,03 persen.

Bahkan untuk tingkat literasi keuangan di sektor perbankan pada tahun lalu naik menjadi 49,93 persen dari 2019 yang hanya sebesar 36,12 persen. Namun uniknya, tingkat literasi tersebut jauh lebih rendah dibanding tingkat inklusi keuangan yang mencapai 74,03 persen di 2022 dam 72,88 persen di 2019.

Suasana KTT ke-26 ASEAN-Jepang di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Dengan hasil tersebut, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan indeks literasi keuangan dapat meningkat menjadi 53 persen dan tingkat inklusi keuangan mencapai 88 persen di 2023.

Purbaya menegaskan butuh strategi yang terintegrasi, intensif, dan kerja keras dari seluruh stakeholder untuk memberikan pemahaman mengenai produksi industri keuangan. Termasuk aspek pengelolaan risiko produk industri keuangan nasional, khususnya perbankan.

Salah satu yang dilakukan adalah, LPS senantiasa mendorong keterbukaan antara bank dan nasabah dalam menghimpun dana hingga pemasaran produk-produk perbankan.

“Bank harus menginformasikan kepada nasabah penyimpan mengenai produk-produk yang tidak dijaminkan LPS, dan risiko simpanan yang menerima hasil bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS,” kata Purbaya belum lama ini.