Wamen BUMN: Apa Kemenkeu Tahu PTBA Kehilangan Cadangan Batu Bara?

Ilustrasi tambang batu bara Foto: Sigid Kurniawan/Antara

PT Bukit Asam Tbk (Persero) atau PTBA pernah kehilangan miliaran ton cadangan batu bara beberapa tahun lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengatakan, informasi itu dia dapat saat dirinya terjun di dunia tambang memimpin holding BUMN pertambangan. Jika dikalikan dengan kurs Rp 14.000, kerugian negara akibat kehilangan cadangan batu bara itu mencapai ribuan triliun rupiah.

"Bukit Asam pernah kehilangan miliaran ton cadangan batu bara di 2012. Jadi kalau harga per ton dikalikan Rp 14 ribu (Kurs rupiah) jadi triliunan. Ini hilang. Apakah DJPPR (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) Kemenkeu tahu?" ujarnya di Gedung PLN, Jakarta, Jumat (31/1).

Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Karena itu, Budi ingin cadangan sumber daya alam yang sudah terbukti bisa dicatat oleh negara dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Sebab jumlah sumber daya alam di sektor mineral dan batu bara yang sudah terbukti sangat besar.

Salah satu cadangan terbukti di sektor tambang yang nilainya paling besar adalah emas. Budi yang pernah memimpin holding BUMN pertambangan ini mengatakan bahwa cadangan terbukti PT Freeport Indonesia sangat besar.

Saat ini, holding BUMN pertambangan memiliki aset USD 470 miliar. Dari aset tersebut, PT Freeport Indonesia sendiri sebesar USD 170 miliar. Budi ingin aset ini dikawal benar-benar dengan big data.

"Saya waktu masuk di tambang, apa sih aset di tambang, oh ternyata yang paling besar adalah cadangan sumber (selain aset yang sudah diproduksi)," kata di'a.

Akan tetapi, Budi tak menutup mata bahwa usulan agar pencatatan cadangan sumber daya alam yang sudah terbukti ini bakal sulit dilakukan. Sebab bukan tidak mungkin ada pihak yang tak setuju pencatatan ini dilakukan.

Catatan Redaksi: Judul berita ini mengalami perubahan dari sebelumnya 'PTBA Pernah Kehilangan 8 Miliar Ton Batu Bara alias Rp 5.700 Triliun', karena narasumber mengakui salah memberikan pernyataan.