Wamen BUMN Bahas Potensi Investasi Microchip AS Dengan Jokowi

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (17/7/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Wakil Menteri BUMN II Rosan Roeslani sore ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan ini membahas potensi investasi microchip dari Amerika Serikat (AS).

Rosan menegaskan kedatangan dia bukan sebagai Wakil Menteri BUMN II, namun membahas pekerjaan terakhirnya selaku Duta Besar RI untuk AS. AS memberi kepercayaan kepada Indonesia dan enam negara lain menjadi tujuan investasi microchip.

“Contohnya alhamdulillah Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh AS bersama negara lainnya untuk menjadi tujuan investasi microchip. Saya melaporkan juga kepada bapak Presiden jadi perusahaan Amerika yang akan berinvestasi dan perusahaan Amerika yang berinvestasi itu hanya diberi insentif pada 7 negara ini,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).

Rosan mengatakan Departemen Energi dari AS sedang melakukan analisis terkait rencana investasi tersebut, sehingga Indonesia dapat menjadi adalah bagian rantai pasok dari microchip dalam enam bulan ke depan.

“Ya (bisa menghadapi kelangkaan microchip), karena kita sudah boleh bilang sudah diberikan kepercayaan hanya 1 dari 7 negara ini untuk diberikan insentif oleh pemerintah AS terhadap perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Entah itu perusahaan AS atau negara lain yang berpartner dengan AS,” sambungnya.

Rosan belum bisa mengetahui investor yang berencana berinvestasi soal microchip, karena AS sedang melaksanakan analisa awal yang hasilnya akan diumumkan langsung oleh pemerintah setempat.

“Nantinya begitu analisa selesai dalam waktu 6 bulan yang mana dari bulan Juli sampai Desember, report-nya keluar nanti insentifnya diberikan kepada 7 negara itu. 7 negara ini yang mendapatkan insentif dan ini sangat luar biasa terhadap microchip di Indonesia,” tutur Rosan.

Rosan juga menekankan pemerintah masih negosiasi dengan AS soal kebijakan Undang-undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat (inflation reduction act) atau IRA. Negosiasi itu menyangkut pengajuan mineral kritis mencakup nikel agar masuk dalam kerangka perjanjian ekonomi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

“Kia masih berbicara terus untuk kita juga mendapatkan insentif dari IRA melalui kerja sama IPEF. Indonesia sudah mengajukan secara resmi kita yang pertama didukung 6 negara ASEAN termasuk juga oleh Australia dan oleh Fiji agar insentif mengenai critical mineral ini bisa menjadi bagian konkret deliverables atau outcome,” ujarnya.