Wamen BUMN Pastikan Merger BTN Syariah-Bank Muamalat Tak Rugikan UMKM

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo memastikan rencana merger PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), BTN Syariah, tidak merugikan UMKM.

Hal ini menyusul penolakan dari Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, atas rencana merger tersebut. Ia ingin Bank Muamalat tetap menjadi bank swasta dari umat, milik umat, bersama umat, dan untuk umat.

Anwar juga ingin memastikan Bank Muamalat tetap membantu ekonomi umat, terutama UMKM yang sudah termarjinalkan secara sistematis oleh sistem perbankan yang ada saat ini.

Tiko, sapaan akrab Kartika, mengatakan Kementerian BUMN sebenarnya tidak langsung terlibat dalam proses negosiasi secara bisnis (B2B), namun memberikan lampu hijau kepada BTN untuk bernegosiasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kami memberikan masukan jika akhirnya terjadi transaksi ini, tentunya kita UMKM akan menjadi fokus utama," katanya saat ditemui di Hotel Putri Duyung Ancol, Senin (19/2).

Gedung Bank Muamalat. Foto: Dok BPKH

Tiko menyebutkan, merger ini justru akan meningkatkan jangkauan Bank Muamalat dan jangkauan kepada UMKM, sehingga dia meyakini sinergi ini bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat.

"BTN jaringannya luas ya, sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM termasuk untuk memberikan KPR syariah bisa makin luas," tutur Tiko.

Sebelumnya, Anwar menolak ide penggabungan BTN Syariah dengan Bank Muamalat yang masih dalam proses ini.

Anwar menjelaskan, meskipun pendirian Bank Muamalat mendapat dukungan dari pemerintah, tapi bank ini adalah bank swasta milik umat yang digagas oleh MUI, ICMI, NU, Muhammadiyah, dan beberapa pengusaha muslim.

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menurut dia, pemerintah harus tetap menjaga paradigma Bank Muamalat sebagai bank dari umat, milik umat, bersama umat dan untuk umat. Sebab, dana haji yang dikelola oleh bank tersebut juga bukan dana pemerintah, namun dana milik umat.

"Oleh karena itu, ide untuk memergerkan bank muamalat dengan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan," kata Anwar melalui keterangan resmi, dikutip Senin (19/2).

Anwar ingin Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tetap memiliki bank syariah swasta yang bisa membantu ekonomi umat melalui perhitungan ekonomi dan bisnis, namun tetap mempertahankan sejarah.

"Terutama usaha kecil, mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 99 persen dari seluruh pelaku usaha di negeri ini yang oleh sistem perbankan yang ada secara sistemik telah termarginalkan," lanjutnya.