Wamen ESDM Ungkap Skenario Genjot Pembangkit Listrik EBT hingga 2060

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060. 79 persen di antaranya berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Pemerintah akan memanfaatkan pembangkit berbasis surya, arus laut, dan percepatan pengembangan pembangkit nuklir untuk memenuhi kebutuhan EBT ini.

Perihal energi surya dan angin, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan nantinya kedua energi tersebut mendapat porsi cukup besar sebagai variable renewable energy (VRE).

“Sekitar 42 persen berasal dari variable renewable energy atau VRE seperti tenaga surya dan angin yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi,” jelas Yuliot dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1).

Sementara untuk pembangkit arus laut, pengembangannya akan dimulai pada tahun 2028 sampai 2029. Lalu pembangkit nuklir dipercepat dalam kurun waktu 2029 sampai 2032.

Selanjutnya, energi surya juga akan dimanfaatkan lewat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) floating dan rooftop.

“Pengembangan PLTS floating secara masif memanfaatkan area waduk dan pengembangan PLTS rooftop,” lanjutnya.

Sementara untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau Geothermal, nantinya akan terus dikembangkan secara masif baik offshore maupun onshore. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau batu bara, nantinya tetap beroperasi sampai power purchase agreement (PPA) berakhir sebelum substitusi batubara dengan biomassa.

“Pengoperasian PLTU batubara existing sampai dengan PPA berakhir, selanjutnya co firing dengan biomassa yang dilengkapi dengan CCS (carbon capture and storage),” ujar Yuliot.

Percepatan Pembangkit Nuklir

Yuliot juga mengungkap pemerintah akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai 2029.

“Itu justru kita lihat perlu ada percepatan untuk pembangunan PLTN, dalam kajian kita 2029 sampai 2032,” ujar Yuliot.

Walau begitu Ia menjelaskan sampai saat ini pembangunan PLTN masih dalam proses pengkajian pemerintah.

“Calon perusahaan (yang mau terlibat) belum, itu baru kajian pemerintah,” ujarnya lebih lanjut.