Wamenaker Ungkap Satgas PHK Bakal Urusi Sistem Outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer menjawab pertanyaan wartawan saat melakukan sidak di perusahaan UD Sentoso Seal di Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai Blok H-14, Surabaya, Jawa Timur Kamis (17/4/2025). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkap Satuan tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal mengurusi sistem kontrak karyawan di perusahaan dan sistem outsourcing.

Sebelumnya, Presiden Prabowo membentuk tiga satgas baru untuk membantu pemerintahannya. Salah satunya adalah Satgas PHK yang sudah dia sampaikan dalam sarasehan ekonomi pada awal bulan ini.

"Ya, semua, semua (outsourcing). Kan kita kan coba evaluasi mana kiranya yang bersahabat buat rakyat dan buat bangsa ini dan buat industri," ucap Immanuel saat dihubungi kumparan, Rabu (30/4).

Mengenai peluncuran Satgas PHK, katanya secepatnya dirumuskan Kementerian Ketenagakerjaan bersama serikat buruh. Ketika ditanya apakah satgas ini bakal diluncurkan per 1 Mei 2025, Immanuel mengaku belum mendengar agenda tersebut.

"Ya soal itu saya belum mendengar itu (peluncuran di 1 Mei)," sebut dia.

Menurut Immanuel, fokus kerja Satgas PHK akan menindaklanjuti terkait mitigasi masalah mengapa bisa terjadi PHK, mendalami perusahaan terkait apakah masih sehat untuk karyawan bekerja.

"Kita mitigasi masalah kenapa bisa terjadi PHK, jangan-jangan ada regulasi yang membuat mereka tidak bisa tumbuh kembang. Artinya kita mau menghadirkan peran negara lah," terang Immanuel.

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Selain itu, kata Immanuel, Satgas PHK bakal buka peluang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi hukum atau kebijakan kepada pemerintah. Menurutnya, saat ini formatnya belum final dan masih disusun.

Untuk komposisi anggota Satgas PHK, Immanuel menjelaskan akan ada dari sejumlah unsur, seperti kepolisian, lembaga kementerian, pengusaha, dan serikat buruh.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui ide pembuatan Satuan Tugas (Satgas) khusus pemutusan hubungan kerja (PHK). Satgas ini untuk membela dan mengurus para buruh yang terkena PHK.

Usul ini datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

"Tapi yang lebih saya tertarik, usulnya si Pak Said ini adalah Satgas PHK, ini suatu usul yang sangat baik. Saya Terima kasih, ternyata kita berjam-jam di sini ada manfaatnya," ungkap Prabowo dalam sarasehan ekonomi pada Selasa (8/4).

Menurut Prabowo, Satgas PHK sangat penting keberadaannya untuk melindungi pekerja dan buruh. Prabowo menugaskan untuk segera membentuk satgas tersebut dengan pelibatan pemerintah, serikat buruh, dunia akademik seperti rektor-rektor, dan BPJS Ketenagakerjaan-Kesehatan.