Wamenkeu Jamin Defisit APBN 2026 Tak Melebihi 3% Meski Moody's Revisi Outlook
·waktu baca 3 menit
PerbesarWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan defisit anggaran pada APBN 2026 tidak melebar dari 3 persen meskipun ada catatan dari lembaga pemeringkat internasional, Moody's, merevisi outlook kredit Indonesia menjadi negatif.
Pemerintah menetapkan target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,68 persen. Kendati begitu, dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal defisit anggaran APBN ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun pada realisasi tahun 2025, APBN mencatatkan defisit yang melebar dari target. Per 31 Desember 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp 695 triliun atau setara 2,92 persen terhadap PDB.
"Oh iya, kita jaga 3 persen itu harga mati lah," tegas Juda saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (10/2).
Selain hasil kajian Moody's pada 5 Februari lalu, Juda juga mengantisipasi pengumuman dari lembaga pemeringkat lain seperti Fitch yang rencananya akan dilakukan pada 23 Februari 2026 dan disusul selanjutnya oleh S&P.
"Ya ini yang perlu kita koordinasikan. Nanti tentu saja nanti rating yang lain kan akan datang di tanggal 23 Februari. Kita siapkan semua itulah yang saya katakan lesson learned dari Moody's kemarin," jelasnya.
"Ini harus kita perbaiki semua baik itu terkait dengan tata kelola, tata kelola kebijakan, dan juga risiko-risiko yang lain," imbuh Juda.
Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I
Sementara itu, Juda juga optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,6 persen pada kuartal I 2026. Hal ini terutama didorong oleh berbagai stimulus dan bantuan sosial (bansos) yang akan digelontorkan.
"Kuartal I baseline kita di Kementerian Keuangan itu 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini. Ya, ada beberapa pengeluaran yang biasanya lambat, yang kita dorong cepat," ungkap Juda.
Seluruh program perlindungan sosial (Perlinsos) nanti, kata dia, diharapkan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 persen di atas ambang batas (baseline) yang ditargetkan pemerintah.
"Ada beberapa program perlinsos yang bisa kita lakukan di kuartal I ya kita lakukan segera. Artinya dari baseline 5,5 ke 5,6 berarti kan tambahan 0,1. Jadi akselerasinya additional tambahan pertumbuhannya tambahan dari 5,5 ke 5,6 kan berarti 0,1," jelas Juda.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hingga saat ini pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada pelanggaran terhadap batas defisit anggaran, termasuk dalam pengelolaan APBN.
"Enggak, kan selama ini juga tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Senin (9/2).
Ia menekankan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat fundamental ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong sektor riil agar tetap bergerak serta mengakselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
“Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat, sektor riil kita genjot, belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong,” kata Prasetyo.