Kumparan Logo

Wamenko Ekonomi Tegaskan Daya Beli Baik, Sebut Transaksi QRIS Melonjak

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pertemuan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti  di Kantor BPS, Jakarta pada Senin (12/10/2026). Foto: Zulfa Salman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pertemuan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta pada Senin (12/10/2026). Foto: Zulfa Salman/kumparan

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyanggah narasi daya beli masyarakat yang lesu. Ia mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya lonjakan transaksi QRIS yang melebihi angka 100 persen.

“Kami tidak membantah, tapi kami meluruskan narasi yang salah yang muncul di berbagai media. Orang selalu menggembar-gemborkan daya beli melemah, data menunjukkan narasi itu salah. Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid,” kata Dradjad usai pertemuannya dengan Kepala BPS di Kantor BPS, Jakarta pada Senin (12/10).

Menurutnya bukti daya beli masyarakat stabil adalah pertumbuhan di sektor transportasi dan pariwisata hingga meningkatnya transaksi QRIS.

Pengunjung memindai kode pembayaran digital saat sosialisasi penggunaan QRIS Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) pada gelaran pasar murah di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

“Peningkatannya sampai di atas 100 persen. Kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan artinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi,” ujar Dradjad.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengamini pernyataan Dradjad. Menurutnya, catatan BPS menunjukkan daya beli masyarakat disebut “masih kuat”.

“Karena selama satu semester itu masih tumbuh di atas 5% untuk konsumsi rumah tangga,” kata Amalia dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Dradjad mengatakan, kunjungan ke BPS tersebut dilakukan atas tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan formulasi serta koordinasi kebijakan ekonomi berbasis data yang presisi.

Data yang didapatkan nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan langkah kebijakan pada kuartal III dan kuartal IV 2026.

Pemerintah juga akan mengoordinasikan pengumpulan data aktivitas ekonomi yang mungkin belum tercatat oleh BPS. Koordinasi akan dilakukan lintas kementerian dan lembaga, termasuk untuk mengumpulkan data aktivitas perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara, di berbagai daerah.