Warga yang Dulu Terdampak Gempa Cianjur Kini Sudah Dapat Hunian Tetap

Kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait beserta Plt. Bupati Cianjur Tubagus Mulyana ke Kawasan hunian tetap pascabencana gempa cianjur tahap III, Cianjur Jawa Barat, Kamis (21/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Warga yang sempat terdampak gempa Cianjur pada 2022 kini sudah memiliki hunian tetap dari pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, melihat kondisi kondisi hunian tersebut.

Diketahui ada tiga tahap pembangunan hunian tetap setelah bencana gempa Cianjur. Pada kawasan hunian tahap I total 200 unit hunian untuk 200 Kepala Keluarga (KK), kawasan hunian tahap II dengan 151 unit hunian untuk 151 KK, dan kawasan hunian tahap III dengan 190 unit hunian untuk 190 KK.

Meski begitu, kawasan hunian tahap III yang dikunjungi Ara baru diisi oleh 150 KK. Untuk itu, Ara akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur agar sisa hunian kosong bisa segera diisi warga yang sempat terdampak gempa Cianjur.

“Kita mesti mengkoordinasikan ya, antara laporan dari Pemda, laporan dari aparat saya, dan saya ketemu rakyat langsung. Dan itu dilakukan secara transparan,” kata Ara ketika ditemui di kawasan hunian tetap pascabencana gempa Cianjur tahap III di Cianjur, Jawa Barat, pada Kamis (21/11).

Dalam kunjungan tersebut, Ara juga memberikan bantuan untuk melengkapi fasilitas masjid di kawasan tersebut senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ara menyebut bantuan tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto secara pribadi.

Kawasan hunian tetap pascabencana gempa cianjur tahap III, Cianjur Jawa Barat. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

“Dari Pak Prabowo pribadi saja. Bukan dari APBN. Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik. Emang salah kalau presiden membantu rakyatnya pakai dana pribadinya?,” ujar Ara.

Ara juga menerima beberapa keluhan dari masyarakat seperti soal air yang masih keruh. Dalam hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto menyebut pada masa pembangunan hunian ini akses Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memang belum masuk karena anggaran untuk 2024 untuk akses tersebut tidak turun. Maka, hunian di kawasan tersebut diberi sumur sedalam 12 meter.

“Sebenarnya ada program Inpres (Instruksi Presiden) Air Minum dari Cipta Karya. Itu yang sangat-sangat menarik dari PDAM dengan jaringan-jaringan baru. Cuma kemudian anggarannya tidak jadi turun di 2024 ini sehingga kita masih mengoptimalkan dari yang ada (sumur),” kata Iwan.

Iwan nantinya juga akan mengajukan pembangunan akses ke Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk akses air kawasan tersebut. Ia menjelaskan saat ini pada sumur 12 meter di beberapa hunian tersebut juga sudah diberi filter air sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Brantas Abipraya (Persero) selaku kontraktor.

“Sehingga Brantas (PT Brantas Abipraya) kemarin memberikan CSR. Itu di luar lingkup proyeknya. (Dengan ada filter, ya,” ujar Iwan.

Soal status kepemilikan, Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana menjelaskan hunian tersebut dibangun di atas tanah Pemerintah Daerah (Pemda). Statusnya sementara adalah pinjaman, tetapi setelah 10 tahun terhitung dari kapan hunian tersebut diisi, maka status akan berubah menjadi hak milik. Hal tersebut juga diatur melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur.

“Tanah Pemda, sementara ini dipinjamkan sampai 10 tahun nanti akan dapat sertifikat, ada SK Bupati (jaminannya). 10 tahun lagi dari mengisi rumah ini,” jelas Mulyana.

Sempat Tinggal di Tenda Setahun Lebih

Keluhan air kotor di Kawasan hunian tetap pascabencana gempa cianjur tahap III, Cianjur Jawa Barat. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Di kawasan tersebut, kumparan juga menemui Denden, Ketua RT 001/RW 014 Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang saat ini menjadi lokasi huntap pascabencana gempa Cianjur tahap III.

Denden bercerita sebelumnya sempat tinggal di tenda pengungsian selama 1 tahun 4 bulan, sebelum direlokasi ke kawasan huntap. Ia mengaku mulai menghuni huntap sekitar Februari lalu. Ia mengatakan selama tinggal di tenda juga mendapat insentif.

Dendan juga mengemukakan beberapa keluhan seperti salah satunya air yang keruh. Meski begitu, menurutnya, air masih tetap layak pakai.

“Tapi kan ini airnya kayak kuning. Kayak ada minyaknya, (masih) layak dipakai lah. Tapi itu juga sudah ngurusin ke PUPR, ke ini, tapi belum ada jawaban,” ungkap Denden.

Selain itu, Denden mengungkapkan banyak warga di kawasan tersebut yang masing berstatus pengangguran. Hal ini karena mayoritas warga yang direlokasi ke kawasan huntap pascabencana gempa Cianjur tahap III sebelumnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Di kawasan ini, mereka tidak mendapat lahan untuk garapan.

“Dari awal lagi cari kerja di sini susah. Sekarang kebun enggak ada. Enggak dikasih lahan sama pemerintah. Kebanyakan pengangguran,” tutur Denden.