Warisan Pemerintah Jokowi, Utang BUMN Bengkak Imbas Proyek Infrastruktur
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarPresiden yang terpilih pada Pemilu tahun 2024 akan mewarisi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membengkak selama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan riset Corporate and Investment Banking Natixis, utang BUMN tersebut membengkak karena Jokowi jor-joran menggencarkan proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, hingga ambisi membangun ibu kota baru.
"Pencapaian masa pemerintahan Jokowi adalah pesatnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru dan lebih dari 2 ribu jalan tol. Selain itu, Presiden juga berambisi membangun ibu kota baru," kata riset tersebut, dikutip kumparan Jumat (9/2).
Dalam APBN, batasan defisit fiskal yang diatur dalam konstitusi ditetapkan maksimal 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga pembiayaan infrastruktur bergantung pada BUMN dan investor asing, baik swasta maupun pemerintah.
"Untuk mendanai pembangunan bandara, jalan tol, dan pelabuhan, BUMN Indonesia melakukan leverage, dan beban utang meningkat. Artinya, presiden mendatang harus menghadapi peningkatan utang BUMN tersebut dan bagaimana melakukan restrukturisasi dengan bank dalam negeri," lanjutnya.
Riset tersebut merinci beberapa BUMN sektor infrastruktur dengan aset jumbo per kuartal III 2023, yakni PT Jasa Marga (Persero) sebesar USD 8,067 juta, PT Waskita Karya (Persero) sebesar USD 6,236 juta, PT Semen Indonesia (Persero) USD 5,276 juta, PT Wijaya Karya (Persero) USD 4,305 juta, PT PP (Persero) USD 3,831 juta, dan PT Krakatau Steel (Persero) USD 2,923 juta.
Meski begitu, pembangunan infrastruktur yang masif tetap dinilai menjadi prestasi di era Jokowi walaupun tidak semua proyek berhasil. Permasalahan utang ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin Indonesia yang baru.
"Pertanyaannya adalah apakah presiden berikutnya akan melanjutkan kehebatan investasi infrastruktur mengingat beban utang yang lebih tinggi dan khususnya ibu kota baru Nusantara," tutup riset tersebut.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan utang BUMN mencapai Rp 1.640 triliun sepanjang tahun 2022. Angka ini naik dari utang perusahaan pelat merah di tahun 2021 yakni Rp 1.580 triliun.
Meski naik, Erick menjelaskan rasio utang BUMN secara konsolidasi menurun dari 36,2 persen menjadi 34,2 persen. Hal ini disebabkan peningkatan modal atau ekuitas yang terjadi secara signifikan.
"Ini yang kita tekankan bahwa persepsi BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik itu salah. Bisa kita lihat modal kita itu Rp 3.150 triliun, dibandingkan utang jauh lebih kecil utangnya," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2/2023).
Peningkatan ekuitas BUMN terjadi karena banyaknya aksi korporasi selama tahun 2022, baik itu dari penyertaan modal negara (PMN) sehingga ekuitas BUMN menguat dari Rp 2.778 triliun menjadi Rp 3.150 triliun.
Di sisi lain, alih-alih mencari pendanaan dari utang, Erick mendorong BUMN menggenjot investasi, baik di dalam atau luar pasar modal. Menurut dia, saat ini investasi di perusahaan pelat merah tidak jauh tertinggal dari swasta atau private sector.
"Ini juga bisa kita buktikan bahwa BUMN 3 tahun terakhir performance di bursanya lebih baik dari private sector. Kumulatif dividen private sector kurang lebih 4,9 persen, kita bisa 9,8 persen," ungkapnya.