Waspadai Investasi Bodong, Masyarakat Diminta Tak Tergoda Imbal Hasil Tinggi

Ilustrasi potensi investasi Foto: Natee K Jindakum/Shutterstock

Masyarakat diminta lebih cermat dan waspada untuk investasi. Sebab, investasi bodong telah memakan korban, bahkan tidak sedikit korbannya yang mengenyam pendidikan tinggi.

Peneliti Senior Core Indonesia, Etikah Karyani Suwondo, mengatakan maraknya investasi bodong karena tingkat literasi keuangan yang masih rendah di Indonesia hingga minimnya pemahaman tentang investasi yang legal. Tak hanya itu, banyak korban tergoda untuk mendapatkan untung dengan cepat.

Etikah meminta masyarakat harus semakin waspada hingga menekan sifat serakah atau greedy jika menerima tawaran imbal hasil menggiurkan dan tidak masuk akal. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan berbagai aturan untuk memangkas investasi bodong. Industri keuangan pun telah melakukan literasi dan edukasi sejalan.

Namun, sebagai target investasi bodong, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati dengan tawaran berbunga tinggi, dan tau profil risiko diri. "Masyarakat biasanya terjerat investasi bodong karena ada iming-iming, sifat greedy, dan merasa mampu mengelola risiko," ujar Etikah dalam keterangannya, Minggu (4/6).

Banyaknya masyarakat yang tertipu investasi bodong, kata dia, menandakan bahwa akses masyarakat ke jasa keuangan cukup tinggi (inklusi keuangan tinggi), namun literasi keuangan masih harus ditingkatkan. Masyarakat pun diminta waspada dengan tawaran bunga yang tinggi, karena semakin tinggi bunga yang ditawarkan maka risikonya pun lebih besar.

"Karena memang tidak dijamin oleh LPS. Ini banyak terjadi pada Lembaga keuangan seperti Bank Digital yang memberikan return (bunga) tinggi di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS. Artinya, kalau bunga mereka di atas TBP LPS maka itu menjadi tidak dijamin LPS dan itu harus disampaikan kepada para nasabah," ungkap Etikah.

Untuk itu, masyarakat harus jeli dalam memilih investasi. Terutama dalam memperhatikan logo dari regulator jasa keuangan seperti LPS. Pasalnya, banyak Lembaga Keuangan (LK) yang menggunakan logo dan mengatasanamakan LPS. Padahal, LK tersebut merupakan non bank, sehingga jika terjadi masalah, maka dana simpanan tidak mendapat jaminan dari LPS.

Selain itu, biasanya LK tersebut memberikan iming-iming keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan janji “tanpa risiko”. Hal ini sering terjadi di masyarakat terutama pada konsumen yang cenderung memiliki sifat greedy. Lalu, ada juga penyedia investasi yang tidak kredibel. Maka dari itu, pastikan bahwa perusahaan investasi telah terdaftar dan/atau mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK.

"Penyedia investasi ilegal biasanya juga tidak memberikan informasi yang jelas atau menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis," tegasnya.

Pengamat Perbankan, Paul Sutaryono, menjelaskan maraknya kasus investasi bodong itu disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan (financial literacy) konsumen. Selain itu juga karena masih rendahnya habitat membaca (reading habit) konsumen. Sehingga, banyak masyarakat yang memiliki inklusi keuangan baik, namun minim literasi keuangan.

"Oleh karena itu, OJK dan bank serta lembaga keuangan non bank wajib terus menerus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan jasa perbankan, investasi dan keuangan. Upaya itu amat diharapkan dapat mengerek tingkat literasi keuangan konsumen. Dengan demikian, kasus-kasus investasi bodong dapat ditekan sedemikian rendah," jelasnya.

Menurut Paul, sifat greedy ini melekat sekali pada pelaku investor, tentu saja hal ini menjadi kesempatan bagi penyedia investasi bodong untuk mengelabui. Satu-satunya cara adalah dengan mencari ilmu yang memadai tentang investasi.

"Pahami prinsip-prinsip investasi dengan baik. Jika sudah paham prinsip investasi, maka pelaku investasi tidak akan mudah terbawa mindset 'serakah' dan tidak akan dikuasai rasa takut. Kemudian pengetahuan yang memadai tentang investasi juga penting," tambahnya.