Watersport dan Restoran di Pelabuhan Benoa Akan Ditutup

Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) dan Dirut PT Pelindo III Doso Agung (kiri) di Rumah Dinas Gubernur Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Pemprov Bali dan PT Pelindo III sepakat menutup area watersport, helipad dan restoran Akame di kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar. Kawasan ini akan dijadikan kawasan hutan kota.

Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemilik restoran Akame. Akame masih mendiskusikan penutupan ini.

Suasana Restoran Akame, Kota Denpasar, Bali. Foto: Denita br Matondang/kumparan

“Kami sudah bicara namun mereka sedang membicarakan secara internal untuk apa merelokasi atau yang lainnya. Namun, sudah dikomunikasikan dan tinggal menunggu respons, semoga responsnya baik,” kata Doso di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Sabtu (2/11).

“Iya (sepakat). Karena ada kepentingan yang lebih besar, masyarakat pemerintah tentu mereka semoga pahamlah,” ujar dia

Dirut PT Pelindo III Doso Agung (kiri) di Rumah Dinas Gubernur Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Rencananya penutupan akan dilakukan pada akhir tahun 2020. Menurut Doso, pihak restoran memiliki waktu cukup untuk bersiap-siap selama satu tahun untuk menutup restoran dan watersport tersebut.

“Masih ada waktu setahun, ada 13 bulan Akame untuk pindah atau gimana. Keputusan menutup juga bukan sewenang-wenang, ada waktu setahun,” ujar dia.

Suasana Restoran Akame, Kota Denpasar, Bali. Foto: Denita br Matondang/kumparan

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah memberikan opsi kepada Akame. Opsi yang ditawarkan adalah menutup total atau diberikan lahan Pemprov Bali untuk kembali membuka restoran dan watersport. Koster masih menunggu respons Akame.

“Tergantung dia apakah mau pindah atau mau berhenti usahanya kan, tapi enggak boleh di sana. Justru untuk hijau di sana,” kata Koster.

Suasana Restoran Akame, Kota Denpasar, Bali. Foto: Denita br Matondang/kumparan

Buntut penutupan restoran ini karena reklamasi Pelabuhan Benoa yang dilakukan Pelindo III membuat kawasan mangrove di area tersebut mati. Koster geram dan meminta Pelindo III menata kembali kawasan tersebut menjadi hutan kota.

Pemprov dan Pelindo III juga sepakat untuk memanfaatkan area dumping I dan II dengan luas 70 hektare sebagai kawasan ramah lingkungan. Pada area dumping I akan dibangun hutan kota seluas 13 hektare dan kawasan zona perikanan seluas 12 hektare. Dan pada area dumping II hutan kota seluas 23 hektare dan 22 hektare zona terminal energi.

Selain itu,1 hektare dibangun sebuah Melasti sehingga masyarakat dapat melaksanakan upacara ibadah. Pembangunan sudah dimulai tahun 2019 dan target pembangunan selesai hingga tahun 2023 mendatang.