WIKA Beton Berhentikan Harno Trimadi Sebagai Komisaris karena Terjerat OTT KPK

Pekerja menyusun bantalan rel (slab track) menggunakan alat berat gantry crane di Pabrik Slab Track PT WIKA Beton, Karawang, Jawa Barat, Rabu (18/5/2022). Foto: Asprilla Dwi Adha/Antara Foto

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton memberhentikan sementara Harno Trimadi sebagai Anggota Dewan Komisaris. Harno merupakan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus proyek jalur kereta api.

"Perseroan menyampaikan bahwa telah dilakukan pemberhentian sementara atas nama Bpk. Harno Trimadi selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Diluar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.02/DK-WB/IV/2023 pada tanggal 13 April 2023,” tulis WIKA dalam keterangan resmi yang dikutip kumparan, Selasa (18/4).

Pemberhentian ini efektif dilakukan oleh WIKA pada tanggal 13 April 2023. Selanjutnya perseroan akan menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan posisi Harno sebagai anggota dewan komisaris.

"Adanya penunjukan Plt. Anggota Dewan Komisaris yang membawahi Direktorat Operasi dan Supply Chain Management Perseroan dan Plt. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG Perseroan," terang WIKA.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya (tengah) bersama Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2023). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

KPK menangkap Harno Trimadi dalam OTT pada Selasa (11/4). Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, memaparkan ada setidaknya 4 proyek tahun anggaran 2021-2022 yang diduga terjadi korupsi dan tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi.

Harno Trimadi bersama-sama dengan Fadliansyah selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan Parjono selaku VP terkait Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera, senilai Rp 1,1 miliar.

"Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan," papar Tanak.