WIKA Dapat Suntikan Modal Rp 2 Triliun di 2025, Buat Apa Saja?

Logo perusahaan konstruksi milik negara Wijaya Karya (Wika). Foto: AP Photo/Dita Alangkara

Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian suntikan modal alias Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) di tahun 2025.

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, mengatakan PMN senilai Rp 2 triliun tersebut digunakan sebagai tambahan modal kerja proyek strategis yang masih berjalan dan yang akan dimulai pada tahun 2025.

“Sesuai dengan penjelasan Perseroan pada RDP tanggal 8 Juli 2024 dengan Komisi VI DPR RI bahwa rencana penggunaan dana PMN TA 2025 sebesar Rp 2 triliun akan digunakan sebagai tambahan modal kerja proyek strategis yang masih berjalan dan yang akan dimulai pada tahun 2025,” kata Mahendra dalam Keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (12/7).

Mahendra menjelaskan, saat ini WIKA sedang dalam tahap pengajuan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas proyek-proyek yang akan diusulkan untuk alokasi PMN 2025.

"Ke depan, WIKA akan senantiasa aktif berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, regulator dan stakeholder lainnya dalam menyiapkan rencana pengajuan PMN TA 2025," ungkapnya.

Mahendra memastikan belum ada dampak apa pun atas rencana tersebut terhadap kegiatan operasional perseroan."Tidak ada informasi atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi harga saham perseroan saat ini," tegas Mahendra.

Kereta cepat melintasi setibanya di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan senilai Rp 7,12 triliun pada 2023, meroket dari rugi bersih pada 2022 sebesar Rp 59,59 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, menjelaskan latar belakang kinerja keuangan perusahaan merosot di tahun 2023 yakni bermula sejak terjadinya infra boom di 2015, yang membuat WIKA berekspansi bisnis dan mendapat banyak penugasan.

"Kami mulai banyak ekspansi seperti properti dan penugasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sehingga mengalami peningkatan aset yang luar biasa dari sebelumnya Rp 15,9 triliun menjadi Rp 62 triliun pada 2019," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, dikutip Jumat (12/7).

Dia menyebut, WIKA mengalami puncak penurunan kinerja keuangan pada tahun 2023 karena beban bunga yang tinggi akibat utang mencapai Rp 56 triliun secara konsolidasi.

Tak hanya itu, komponen lain yang memperberat kinerja keuangan WIKA di 2023 adalah kerugian dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai pemegang saham mayoritas KCJB.

Adapun PSBI terdiri dari konsorsium beberapa BUMN yang memegang 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan operator KCJB. WIKA mengempit kepemilikan saham 38 persen dari PSBI.

"Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun sehingga hampir Rp 12 triliun,” kata Agung.