Bisnis
·
15 Agustus 2020 7:37

Yang Kamu Harus Tahu soal RAPBN 2021

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Yang Kamu Harus Tahu soal RAPBN 2021 (136700)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin membacakan Nota Keuangan yang merupakan pengantar RAPBN 2021. Ada sejumlah fokus pemerintah di sektor ekonomi tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
Berikut kumparan rangkum mengenai poin-poin penting dalam RAPBN 2021:

Ekonomi Sedang Hang, Harus Restart

Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini semua negara, mulai dari negara miskin, berkembang, termasuk negara maju, sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah.
"Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32 persen. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan," ujar Jokowi di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Dia pun mengibaratkan kondisi ekonomi semua negara, termasuk Indonesia, saat ini seperti komputer yang sedang macet. Semua negara pun harus menjalani proses mati sesaat.
ADVERTISEMENT
"Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,5 Persen

Pada 2021, pemerintah berharap ekonomi kembali pulih. Pemerintah pun mengusung tema kebijakan fiskal 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'.
Presiden Jokowi menargetkan sejumlah asumsi makroekonomi di tahun mendatang. Perekonomian Indonesia ditargetkan mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen. Hal ini diharapkan didukung oleh konsumsi domestik dan investasi sebagai mesin perekonomian.
"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," kata Jokowi.
Yang Kamu Harus Tahu soal RAPBN 2021 (136701)
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Defisit Anggaran 5,5 Persen

Jokowi menargetkan defisit anggaran mencapai 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
Defisit anggaran tersebut melebar dibandingkan hasil rapat antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu yang sebesar 5,2 persen dari PDB.
Meski demikian, target defisit anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target defisit APBN 2020 yang mencapai 6,34 persen terhadap PDB.
"Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun," jelasnya.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 356 Triliun

Tekanan ekonomi diprediksi masih akan terjadi di tahun depan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
ADVERTISEMENT
"Pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun," ungkap Jokowi.
Anggaran dalam Rancangan APBN itu akan digunakan untuk enam program. Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun.
Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, Kartu Prakerja, serta bansos tunai.
Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Keempat, dukungan pada UMKM sebesar Rp 48,8 triliun
Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
Terakhir, insentif usaha sekitar Rp 20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

PNS Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Presiden Jokowi memastikan para PNS akan mendapatkan gaji ke-13 dan THR di tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
Pemerintah menyiapkan anggaran belanja kementerian dan lembaga di 2021 mencapai Rp 1.029,8 triliun.
“Anggaran tersebut telah mempertimbangkan antara lain: menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian gaji ke-13 serta THR,” tulis dokumen tersebut.

Anggaran Vaksin Rp 24,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menganggarkan pengadaan vaksin COVID-19 hingga sarana dan prasarana kesehatan COVID-19 sebesar Rp 25,4 triliun.
“Kesehatan tahun depan akan dialokasikan Rp 25,4 triliun, dibandingkan tahun ini Rp 87,5 triliun. Ini terutama untuk pengadaan vaksin, imunisasi, sarana prasarana laboraturium, dan litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS dan PBI,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi per RAPBN 2021 secara virtual, Jumat (14/8).
Yang Kamu Harus Tahu soal RAPBN 2021 (136702)
Menteri Keuanagn Sri Mulyani. Foto: Humas Kemenkeu
Menurut dia, anggaran kesehatan yang lebih tinggi tersebut karena tahun ini merupakan tahun luar biasa. Sementara di tahun depan, kasus COVID-19 diharapkan mereda dan ekonomi berangsur membaik.
ADVERTISEMENT
“Tentu nilainya lebih rendah karena tahun ini extraordinary. Namun anggaran di Kemenkes nanti akan meningkat signifikan,” jelasnya.

BUMN Disuntik Rp 37,4 Triliun

Pemerintah pada 2021 mendatang akan memberikan suntikan dana ke BUMN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), sebesar Rp 37,4 triliun
Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, penyertaan modal negara ke BUMN bakal menjaga perekonomian nasional.
"Kami di Kementerian BUMN akan terus melakukan transformasi yang selama ini sudah dilakukan sehingga good corporate governance dan transparansi yang sudah dilakukan berjalan baik sehingga berkontribusi pada negara," jelas Erick.
Yang Kamu Harus Tahu soal RAPBN 2021 (136703)
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Ia menyampaikan bahwa salah satu BUMN yang bakal memperoleh PMN, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun jalan tol di wilayah Sumatera dalam rangka menjaga kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan Sumatera.
ADVERTISEMENT
"Saya juga sudah mendapat laporan langsung ketika jalan tol yang tersambung dari Palembang dan Lampung, konsumsi listrik meningkat, karena itu kami melihat jalan tol Sumatera ini memang menjadi sebuah kebijakan yang harus diteruskan dan Insya Allah menjaga keseimbangan ekonomi," kata Erick.