Yenny Wahid: Mohon Support dan Doa, Kami Berjuang Agar Garuda Tak Dipailitkan

Yenny Wahid usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (23/1). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Kondisi keuangan maskapai nasional Garuda Indonesia kini tengah mengkhawatirkan. Pandemi corona telah menggerus pendapatan sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi.

Salah satu langkah yang diambil adalah menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya. Opsi tersebut dinilai menjadi jalan akhir setelah berbagai upaya telah dilakukan.

Komisaris Independen Garuda Indonesia, Yenny Wahid, mengaku mendapat banyak pertanyaan soal kondisi Garuda Indonesia. Dia mengatakan saat ini tengah berjuang keras.

"Banyak yg tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tdk dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tdk efisien. Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mhn support & doanya," tulis Yenny Wahid dalam akun twitternya @yennywahid.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengatakan situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini mengharuskan perseroan mengambil langkah penyesuaian aspek suplai dan demand di tengah penurunan kinerja operasi imbas penurunan trafik penerbangan yang turun signifikan.

"Perlu kiranya kami sampaikan bahwa program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria. Kebijakan ini menjadi penawaran terbaik yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini, yang tentunya senantiasa mengedepankan kepentingan bersama seluruh pihak, dalam hal ini karyawan maupun perusahaan," kata Irfan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/5).

Dalam pertemuan internal yang rekamannya bocor ke publik, Irfan mengatakan selain harus membayar gaji karyawan, Garuda juga punya kewajiban lain yang harus dipenuhi. Salah satunya membayar biaya sewa pesawat kepada lessor.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bediri di depan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 373-800 NG dengan desain masker baru sebagai bagian dari kampanye penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Foto: ADEK BERRY/AFP

Garuda memang telah menunggak membayar sewa pesawat. Dari 142 pesawat yang dimiliki, hanya 41 unit yang beroperasi. Sisanya tidak boleh digunakan karena Garuda belum membayar sewa. Menurut Irfan, jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan Perseroan bisa digugat pailit.

“Tentu saja kita akan berhadapan dengan posisi legal yang sangat sulit apabila perusahaan-perusahaan yang selama ini terus-menerus menagih dan tidak dibayarkan atau baru dibayarkan sebagian haknya oleh kita itu mengajukan pailit,” ujar Irfan dalam pertemuan internal dengan karyawan Garuda Indonesia pada 19 Mei lalu.

Menurutnya, saat ini manajemen Garuda tengah dikejar waktu untuk segera melunasi tunggakan kepada lessor maupun kreditor. Utang Garuda tidak sedikit memang. Irfan membeberkan jumlahnya mencapai Rp 70 triliun dan jumlah ini masih akan terus membengkak.

"Ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Penting buat kami untuk diskusi dengan lessor, kreditor yang jumlahnya begitu banyak yang jumlah total utang kita sebesar Rp 70 triliun untuk bagaimana menyelesaikan ini di waktu mendatang," ujarnya.